Opinion

Pengamat Energi, Sofyano Zakaria : Permen ESDM No.13 Tahun 2018 Segera Diharmonisasi, Agar Tidak Menghambat Program Tol Laut

img title

petroenergy.id, Jakarta - Adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG , dikhawatirkan malah akan menghambat program Tol Laut yang sedang dijalankan Pemerintah, demikian disampaikan, Pengamat Energi, Sofyano Zakaria.

Kekhawatiran Pengamat energi yang juga koordinator Asosiasi Pengamat Energi  Indonesia, APEI, itu karena pasal pasal yang ada pada Permen ESDM tersebut terbaca “abu-abu” sehingga bisa ditafsirkan yang bisa menghambat susksesnya Program Tol Laut, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo, katanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini pendistrubusian BBM umum non subsidi jenis solar yang dipergunakan untuk keperluan pelayaran maupun untuk masyarakat kepulauan , dominan disupply  oleh perusahaan yang merupakan agen agen bbm dari bumn Pertamina termasuk anak perusahaannya, PT Pertamina Patra  Niaga.

Kemudian dengan lahirnya Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Igantius Jonan, (kala itu) - pada tanggal 21 Februari 2018 dan di Undangkan pada Tanggal 23 Februari 2018, terdapat pasal yang multi tafsir, yang bisa dimaknai : para agen (karena) bukanlah Badan Usaha Niaga Migas sebagaimana dimaksud oleh Permen ESDM tersebut - tidak dapat lagi melakukan supply BBM ke pengguna langsung.

Padahal, pengguna BBM umum jenis marines fuel adalah digunakan untuk keperluan angkutan laut, danau dan sungai yang selama ini didistribusikan oleh para agen BBM mitra BUMN Pertamina dan Patra Niaga, lanjut Sofyano.

“Selama ini para agen tersebut terbukti berperan besar dalam melayani BBM bagi dunia pelayaran, khususnya bagi pemilik kapal-kapal juga perahu-perahu nelayan termasuk masyarakat kepulauan yang biasa membeli dalam skala kecil yang bersifat eceran," ujar Sofyano.

“Jika para agen dilarang melakukan itu lagi maka sangat tidak mungkin kebutuhan BBM mereka dilakukan oleh badan usaha niaga migas seperti Pertamina dan Patra Niaga, karena badan usaha ini juga memiliki keterbatasan,” tambah Pengamat Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi.

“Keberadaan para agen mitra pertamina dan patra niaga itu punya peranan besar bagi pemenuhan kebutuhan BBM umum non subsidi yang berperan menyukseskan program tol laut. Selama ini para agen tersebut juga berperan besar sebagai titik supply bagi masyarakat kepulauan karena terbatasnya depo bbm pertamina,” tambahnya lagi.

Para agen BBM untuk keperluan laut berfungsi pula sebagai depo bbm berjalan yang jumlah nya sangat besar dan ini sangat membantu peran bumn Pertamina.

“Jika Permen esdm dimaksudkan untuk agen BBM umum bagi keperluan industri didaratan, itu tidak menjadi masalah karena di daratan banyak tersedia titik supply BBM  baik dalam bentuk depo atau pun SPBU-SPBU  yang semua ini bisa membantu industri di daratan,” tegas Sofyano.

Jika Permen ESDM 13 Tahun 2018 ditafsirkan tidak tepat yang membuat para agen tidak lagi bisa berjualan bbm langsung ke pengguna karena  bukan lah badan usaha niaga migas , maka ini sangat berpotensi menimbulkan masalah bagi masyarakat banyak dan ini pasti membuat Pemerintah akan pusing berat. Artinya bisa dikatakan Permen esdm tersebut malah menghambat program tol laut, lanjut Sofyano Zakaria.

Untuk itu, lanjut Sofyano, kepada Menteri ESDM yang baru (Arifin Tasrif--red), sebaiknya mengkaji ulang pasal pasal yang ada pada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 sebelum Permen tersebut terlanjur menimbulkan masalah yang akhirnya bisa merepotkan Kementerian ESDM dan Pemerintah. Sofyano Zakaria  menyarankan Permen ESDM 13/2018, segera diharmonisasi agar tidak menghalangi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, yakni Program Tol Laut. (eko)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category