Oil & Gas

Pemerintah Terapkan Skema Gross Split untuk Kontrak Baru Migas  

img title

 

Jakarta, petroenergy.id - Pemerintah akan menerapkan skema baru bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) melalui mekanisme gross split. Rencananya skema ini baru akan berlaku pada Wilayah Kerja migas yang baru.

Ketika berbicara pada diskusi akhirn tahun migas  “Kinerja 2016 dan Outlook 2017”  di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/12), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan, ‎pemerintah akan mernerapkan gross split pada kontrak baru.

“Gross split tidak berlaku pada wilayah kerja exsisting, karena kami sangat menghargai kontrak yang sedang berjalan. Akan tetapi skema bagi hasil yang baru ini berlaku pada kontrak kerja sama baru,” kata Ignasius Jonan.

Menurutnya, penerapan skema baru bagi hasil produksi migas dengan mekanisme gross split akan menciptakan efisiensi. Sebab negara tidak lagi ‎membayar biaya pengembalian operasi hulu migas kepada kontraktor (cost recovery).

‎"Kalau pertahankan cost recovery terus, yang sudah ditinggalkan banyakan negara, kita tidak akan efisiensi," kata Jonan.

Jonan mengungkapkan, dengan menggunakan skema bagi hasil gross split maka kontraktor juga akan lebih berhemat. Negara tidak lagi membayar cost recovery ke kontraktor, namun mengambil dana dari AnggaranPendapat Belanja Negara (APBN).

‎"Gross split saya umum saja. Saya tadi berikan ceramah di SKK Migas jam 8 pagi. Saya tanya pegawai SKK Migas Pak Eko, saya tanya begini, bapak kalau tugas naiknya pesawat apa? Garuda. Kalau liburan sendiri naiknya apa saya cari yang murah. Ini sama," tambahnya.

Pada bagian lain, Jonan mnyinggung soal kapasitas kilang dalam negeri bertahun-tahun tidak pernah tumbuh, bersamaan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak terus tumbuh seiring tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. Kapasitas kilang nasional setidak-tidaknya sama dengan kebutuhan nasional dan dalam rangka meningkatkan partisipasi pihak lain diluar BUMN, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri  Oleh Badan Usaha Swasta.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah memberikan arahan agar kapasitas kilang harus sama dengan kebutuhan nasional. “Kapasitas kilang yang beroperasi saat ini sekitar 800.000 barel per hari sedangkan kapasitas kilang terpasang 1.169.000 barel per hari. Ini sudah bertahun-tahun tidak tumbuh dan arahan Bapak Presiden bahwa sekurangnya kebutuhan nasional itu kapasitas kilangnya harus sama dengan kebutuhan nasional,” kata Jonan.

Untuk meningkatkan kapasitas kilang nasional dengan melibatkan pihak swasta, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri  Oleh Badan Usaha Swasta, yang ditandatangani Menteri ESDM Ignanius Jonan tanggal 10 November 2016. “Pemerintah juga membuka sekarang kesempatan untuk pihak lain diluar BUMN untuk membangun refinery sendiri disini, dan kalau mau membangun refinery dikasih langsung izin niaga umum. Jadi boleh membuka pompa bensin sendiri,” tambah Jonan.

Dengan dterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 diharapkan investor mempunyai payung hukum dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Aturan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, Pemerintah perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category