Other

Pemerintah Segera Berlakukan BBM Satu Harga Nasional

img title

Jakarta, petroenergy.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan,  mengatakan, pemerintah akan memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia. BBM satu harga mencakupi bensin premium (RON-88), Minyak Solar dan Minyak Tanah.

“Seluruh kebijakan ini semata-mata untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan energi Indonesia,” kata Menteri Jonan pada acara jumpa pers yang dihadiri Wakil Mentri ESDM, Arcandra Tahar,  Dirjen Migas, Dirjen Listrik, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH Migas, di kantor Kementerian ESDM, Rabu (23/11).  

Menurut Jonan, BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016 merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Jonan menegaskan bahwa Kementerian ESDM bergerak cepat untuk mendukung kebijakan ini dengan membuat Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Tujuan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 ini adalah percepatan pemberlakuan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis BBM yang diatur adalah Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu Minyak Solar 48 (Gas Oil) dan Minyak Tanah serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin (Gasoline) RON 88 yang harga dasar dan harga jual ecerannya ditetapkan oleh Menteri ESDM,”  jelas Menteri ESDM.

Menteri Jonan juga menjelaskan bahwa pada lokasi tertentu yang belum terdapat Penyalur JBT dan JBKP, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberikan penugasan baru kepada badan usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM ini.

 “Lokasi tertentu adalah lokasi yang belum terdapat Penyalur JBT dan JBKP yang akan ditetapkan oleh Dirjen Migas. Selain itu, badan usaha wajib menunjuk penyalur baru dan penyalur tidak dibebani biaya distribusi jika belum ada lokasi tersebut,” kata Jonan.

Selain itu, Menteri ESDM juga menetapkan badan usaha penerima penugasan memberikan insentif berupa margin fee lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tertentu. Hingga tahun 2020, ditargetkan teradapat 108 penyalur di lokasi tertentu. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category