Business

Pemerintah Keluarkan Kebijakan Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik

img title

Jakarta, petroenergy.id – Pemerintah akan menerapkan kebijakan terpadu  sambungan listrik PLN, yang disebut Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik (LSPSL) berbasis internet (online).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, mengatakan kebijakan LSPSL ini bertujuan  untuk mengintegrasikan secara online proses bisnis dari PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sebagai pemeriksa instalasi tenaga listrik dan penerbit Sertifikat Laik Operasi (SLO).

“Dengan layanan satu pintu tersebut, masyarakat cukup mendaftarkan penyambungan listrik kepada PT PLN (Persero) tanpa perlu repot lagi menghubungi atau berurusan dengan LIT TR,” kata Jarman kepada wartawan dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (29/4).

Menurutnya,  prosedur mendapatkan listrik diperpendek dari lima menjadi tiga prosedur dan jangka waktu penyambungan semula 79 hari menjadi paling lama 25 hari. Selain itu, kata Jarman, Pemerintah melakukan pengurangan biaya penyambungan listrik yang dibayarkan kepada PT PLN dan pengurangan biaya SLO yang dibayarkan kepada LIT TR dengan penurunan sebesar 20 persen dari biaya semula. 

Ditegaskannya,  Coffee Morning tersebut  merupakan ajang sosialisasi dua kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Dijelaskan,  Permen ESDM Nomor 08 tahun 2016 disebutkan bahwa kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah menjadi indikator penilaian Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi TMP tenaga listrik melebihi 10 persen di atas besaran TMP tenaga listrik yang ditetapkan. Pengurangan tagihan listrik diberikan sebesar 35 persen (tariff adjustment) atau 20 prsen (non tariff adjustment) dari biaya beban atau rekening minimum konsumen.

Dinformasikan,  Peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 peringkat EODB Indonesia berada pada peringkat 109. Salah satu Indikatornya adalah Getting Electricity yang kenaikan peringkatnya cukup signifikan. Pada tahun 2012 Getting Electricity Indonesia berada pada peringkat 161 dari 189 negara, pada tahun 2013 naik ke peringkat 147, pada tahun 2014 naik ke peringkat 101, dan pada tahun 2015 naik ke peringkat 45. Namun diprediksikan pada tahun 2016 akan mengalami penurunan 1 peringkat menjadi peringkat 46 jika tidak dilakukan inovasi publik pada pelayanan sambungan listrik. Melalui Layanan satu pintu sambungan listrik dan pengurangan biaya diharapkan target peringkat getting electricity Indonesia membaik. mk

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category