Oil & Gas

Pemerintah Didorong Perbesar Survei Seismic Surveyor Lokal

img title

Jakarta, petroenergy.id - Guna menggenjot produksi migas nasional, pemerintah diminta mendorong kegiatan survey seismik. Agar investor yang berinvestasi di industri ini memiliki gambaran jelas mengenai peta cadangan Migas untuk kebutuhan eksplorasi.

"Hal itu selain bertujuan mengurangi biaya, pemerintah juga diharapkan mengedepankan jasa survey seismik lokal yang diyakini memiliki harga dan kualitas kompetitif," demikian diungkap Anggota Komite Energi Nasional (KEN)  Rovicky Dwi Putrohari terkait dengan penurunan lifting Migas Nasional dan hubungannya dengan survey seismik, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).

Pernyataan Rovicky dikuatkan Data Satuan Kerja Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dimana dalam Pemaparan Kinerjanya beberapa waktu lalu, rendahnya aktivitas survey seismik juga menjadi salah satu penyebab rendahnya cadangan terbukti Migas (proven reserve). Tercatat, sampai paruh pertama tahun ini, aktivitas survei seismik baru mencakup dua kegiatan.

Padahal dalam dokumen rencana kerja dan anggaran (work plan and budget) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), survei ditargetkan mencapai 33 kegiatan. Survei non-seismik juga terpuruk dari rencana sebesar 13 kegiatan, realisasinya hanya 4 kegiatan.

Karena itu, tambah Rovicky, ada beberapa kendala dalam realisasi program kerja KKKS dan SKK Migas. Salah satunya memang alasan klasik, rendahnya harga minyak yang tidak diikuti turunnya harga atau biaya yang dikenakan dari perusahaan "oil-services".

Menurut dia, dibandingkan dengan harga 2 tahun lalu harga minyak ini sudah sekitar 50%-nya. Namun biaya servis masih bertahan di sekitar 60-70 Dollar AS per Barrel harga saat itu. “Selain itu karena beberapa kapal serta tool/equipment yang sudah terlanjur dieksport menjadikan biaya mobilisasi lebih tinggi,” ungkap Rovicky yang juga mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

Artinya, lanjut dia, operator Migas tidak mampu menurunkan biaya setara dengan turunnya harga minyak. “Tentunya issuenya menjadi sensitif ketika cost recovery perbarel ekivalen menjadi relatif tinggi,” ujarnya.

Melihat itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta pemerintah untuk menyertakan aspek local content (Muatan Lokal) dalam kepengusahaan industri Migas seperti yang sedang digalakkan.

Ia menyebutkan, beberapa kontraktor lokal baik BUMN maupun kontraktor swasta lainnya harus diberikan porsi lebih dalam berinvestasi jasa survei seismik.

Kurtubi berharap sumber daya lokal harus diutamakan dalam industri hulu dan hilir Migas baik onshore maupun offshore. Namun ia pesimistis jika Payung Hukum dalam dunia Migas masih belum memberikan kepastian, realisasi kegiatan Seismik Migas atau investasi secara umum dalam eksplorasi akan terus anjlok.

“Hal itu akan berdampak juga dengan anjloknya penerimaan dan penemuan cadangan baru Migas. Anjloknya realisasi seismik, atau realisasi pengeboran eksplorasi itu anjlok semua, sehingga nyaris tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan,” tegas Kurtubi.

Ia menilai, sistem (UU Migas) yang berlaku sekarang merugikan negara sekaligus investor. Untuk itu, DPR akan berusaha keras mempercepat revisi UU Migas. Agar banyak hal-hal yang dievaluasi termasuk memprioritaskan kontraktor dan jasa survei lokal baik dalam usaha survei seismik maupun kegiatan usaha lainnya.

Ia menambahkan, bahwa survei Seismik seperti itu mudah. “Gak ada teknologi canggih yang tidak bisa kita kuasai. Survei seismik onshore, laut dalam lokal juga bisa,” demikian Kurtubi. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category