Global

Pemerintah Bisa Tiru Inggris Untuk Selesaikan Polemik Open Acces Gas

img title

Jakarta, PetroEnergy.id – Pengamat Ekonomi Energi Ryad Chairil menyatakan, Pemerintah Indonesia bisa meniru Pemerintah Inggris dalam menyelesaikan polemik open access dan harga gas. 

“Pemerintah Inggris memberlakukan unboundling dan regulated open access secara bersamaan. Di Inggris, semua jaringan pipa dikuasai oleh Pemerintah, sehingga harga gas bisa diatur secara wajar. Ketika pembangunan jaringan pipa sudah jenuh, maka secara perlahan harga gas dilepas melalui mekanisme pasar. Karena banyaknya kontraktor gas dan kompetisi yang ketat, maka mereka berlomba lomba untuk efisien dan harga gas pun dengan sendirinya akan turun. “ ujarnya dalam acara diskusi di Kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta 12 Oktober 2016.

Oleh karenanya, kedepan semua pembangunan jaringan pipa gas harus kuasai oleh Pemerintah melalui BUMN. BUMN ini juga diwajibkan membeli jaringan pipa gas swasta yang ada, dengan mengganti biaya investasinya. Kontraktor gas termasuk trader diberikan akses untuk memanfaatkan jaringan pipa BUMN ini dengan membayar toll fee. Jika ini dilakukan maka Pemerintah bisa mengatur harga gas secara adil dengan keuntungan yang wajar bagi pihak swasta.

 Ditambahkannya, jaringan pipa gas utama dan infrastruktur nya adalah “public utility’, sehingga Pemerintah wajib mengatur pembangunan dan penggunaannya. Selama ini, pembangunan dan penggunaan jaringan dapat dapat dilakukan oleh swasta termasuk trader. Akibatnya harga gas ditentukan oleh pelaku usaha yang mempunyai jaringan pipa gas.

“Contoh, Pertamina menjual gas produksi lapangan nya kepada pihak swasta. Pihak swasta tersebut diberikan kontrak jangka pendek per 3 tahun. Agar keekonomian proyek tercapai, tentunya pihak swasta akan berupaya untuk mengembalikan modalnya dahulu dengan memaksimalkan pendapatan di awal. Biaya produksi di naikan akibatnya harga jual gas nyamenjadi tinggi. “ jelasnya.

Sebagai usulan jangka menengah dan panjang dalam membuat kerangka kebijakan penetapan harga gas, lajutnya,  untuk jangka pendek, Pemerintah dapat melakukan beberapa skenario, misalnya menurunkan bagian Negara seperti porsi bagi hasil (split) atau jatah migas bagian negara (First Trench Petroleum). Tujuan nya untuk menurunkan biaya produksi dan mendapatkan harga gas yang wajar.

“Namun skenario hal ini harus dilakukan dengan cermat, karena setiap penurunan pendapatan negara dapat ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai bentuk kerugian negara dan menjadi delik Tipikor. Oleh karenanya, scenario ini harus di tetapkan dan diatur minimal melalui Keputusan/Peraturan Presiden.” Jelasnya.

Kemudian skenario kedua, Pemerintah bisa langsung menetapkan harga gas industry yang berasal dari produksi gas lapangan tua sebesar USD6/MMBtu. Namun hal ini sulit dilakukan pada lapangan baru, mengingat biaya investasi nya yang belum kembali serta karakteristik masing masing lapangan gas berbeda baik di darat maupun laut.

Disis lain kika Pemerintah tetap ingin menetapkan harga industry pada level USD6/MMBtu, maka Pemerintah harus menyiapkan scenario subsidi pada harga gas tersebut. Subsidi gas pada harga gas seperti ini juga dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan Singapura.

“Pemerintah dapat pula menetapkan kebijakan import gas mengingat harga gas import lebih murah daripada harga gas pada beberapa lapangan gas dalam negeri.Selama ini, Pertamina pun sudah melakukan import LNG. “ tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category