Business

Pemerintah Beri Kelonggaran Lakukan Ekspor Konsentrat

img title

Jakarta, petroenergy.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan Undang-Undang Minerba tidak mewajibkan pemegang IUPK melakukan pemurnian dulu dalam batas waktu tertentu agar dapat mengekspor konsentrat.

"Artinya, kalau perusahaan pemegang kontrak karya mau melakukan ekspor dengan tidak melakukan pemurnian, maka dia harus berubah jadi IUPK," kata Jonan usai melakukan rapat koordinasi pembahasan revisi PP No. 1/2014 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/12).

Bagi perusahaan yang sudah memegang IUPK, tandas Jonan, dapat mengekspor konsentrat sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah diserahkan kepada pemerintah. "Antar-kementerian memang telah bersepakat, tetapi revisi aturan ini tetap harus menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo,"  Jonan menambahkan.

Menurutnya, pelonggaran ekspor ini hanya berlaku untuk konsentrat. Sedangkan untuk mineral mentah lainnya, seperti bijih nikel, pemerintah tetap melarang perusahaan tambang, termasuk BUMN, melakukan ekspor. Alasannya, kata dia, karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus melakukan program hilirisasi.

Di sisi lain, pemerintah masih belum memutuskan tarif bea keluar ekspor konsentrat tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Yang jelas, Jonan mengatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan revisi aturan tersebut agar aturan baru sudah bisa diterapkan mulai tahun depan.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, menjelaskan, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap berpegang pada undang-undang yang melarang ekspor bijih nikel (ore) ke luar negeri. Tujuannya agar mineral mentah ini bisa diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah.

Namun, sebelumnya, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. sebagai BUMN tambang mendukung relaksasi ekspor mineral mentah, terutama bijih nikel. Direktur Utama Aneka Tambang Tedy Badrujaman menyatakan, pelonggaran izin ekspor dapat membantu perusahaan melakukan hilirisasi. Apalagi di tengah harga komoditas tambang yang rendah saat ini.

Jika diperbolehkan mengekspor bijih nikel, terutama yang berkualitas rendah yang biasanya ditimbun kembali, perusahaan akan mendapat nilai tambah. Dengan begitu, Aneka Tambang punya dana untuk pembangunan smelter. (mk)

 

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category