Maritime

Pelabuhan Patimban Jamin Keselamatan Pelayaran Di Area Eksplorasi Migas

img title

Subang, petroenergy.id -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut optimis pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, akan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan.

Hal itu  disampaikan Direktur Kepelabuhanan, Chandra Irawan, Rabu (17/1). Menurut Chandra, pembangunan pelabuhan Patimban juga akan memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan berat ke arah timur Jakarta.

"Pelabuhan Patimban tentunya juga akan menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas," kata Chandra.

Pelabuhan Patimban direncanakan akan memiliki kapasitas total sebesar 7.5 juta TEUs Petikemas dan 600.000 CBU kendaraan dengan kedalaman tahap 1-1 sebesar -10 mLWS, tahap 1-2 sebesar -14 mLWS. "Konstruksi dimulai April 2018, soft opening untuk car terminal pada Maret 2019 dan beroperasi penuh di tahun 2027," kata Chandra.

Nilai investasi pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1-1 dan tahap 1-2 berjumlah Rp 25 triliun  dari total kebutuhan anggaran pembangunan Patimban sebesar Rp 43 triliun. Pada November 2017, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah bersepakat terkait pinjaman Indonesia untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I sebesar  Rp 14,17 triliun

"Loan agreement telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan pihak Jepang tanggal 15 November 2017 lalu dan register loan telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada  22 November 2017," kata Chandra.

Chandra mengatakan proses pencairan anggaran akan dimulai dalam beberapa tahap. Namun untuk pinjaman fase pertama di Tahap I sebesar Rp 14,17 triliun akan diselesaikan dalam dua tahun.

Akan ada perubahan hirarki status pelabuhan Patimban dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pamanukan menjadi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban.

"Perubahan hirarki tersebut penting dilakukan karena pemberian konsesi operator harus dilakukan oleh KSOP. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengusulkan perubahan tersebut," jelas Chandra. - san

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category