-->

Other

Pekerja EMP MSSA Tidak Terima Di PHK

img title

Jakarta, Petroenergy.id -- Sidang gugatan bayar lunas uang pesangon pekerja EMP MSSA di Pengadilan Negeri - PHI Jakarta Pusat, kemarin, memunculkan pernyataan adanya keterpaksaan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang telah dilakukan oleh perusahaan pada 29 September 2017 lalu.

Kali ini sidang menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan. Mereka mengatakan, pekerja yang di-PHK terpaksa melakukan penandatanganan Perjanjian Bersama (PB), karena adanya informasi dari manajemen EMP MSSA yang menyatakan, bahwa semua hutang perusahaan pada pekerja akan dibayarkan apabila pekerja menandatangani PB PHK.

Bagi yang tidak menandatangani, pembayaran akan dilakukan setelah ada putusan dari Pengadilan PHI dan dihapusnya data pekerja di perusahaan.

Rony Fisla sebagai putra daerah yang secara khusus datang dari Sungai Apit/Siak -  Riau, bersaksi menyatakan bahwa dirinya tidak terima PHK yang telah dilakukan perusahaan terhadap dirinya. Menurutnya, PHK dilakukan tanpa alasan jelas. Apalagi  permintaan penandatanganan PB PHK dilakukan dalam waktu sangat mendesak.

Informasi dari Manajemen EMP MSSA telah membuat dirinya takut dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup serta bayangan berurusan bolak balik Pekanbaru - Jakarta yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Kondisi ini telah membuat Rony terpaksa menandatangani PB PHK.

Sugih Nugraha pekerja lain yang terkena PHK massal, juga memperkuat pernyataan para penggugat serta saksi sebelumnya bahwa PB PHK terpaksa harus diterima.

Menurut Sugih,  tanggal 12 September 2017 perusahaan telah mengeluarkan Paklaring dan Surat permintaan persetujuan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. Padahal tanggal tersebut Sugih  masih aktif sebagai pekerja dan PB PHK belum ditandatangani.

Perusahaan, kata Sugih, telah memberikan tekanan atas penyertaan Paklaring dan surat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dalan permintaan penandatangan PB PHK.

Melakukan tekanan

Janses Sihaloho, dari Janses and Co Law Firm, kuasa hukum penggugat, dalam keterangannya menyatakan, bahwa perusahaan telah melakukan beberapa tekanan yang telah menimbulkan kekuatiran akan hak normatif pekerja yang belum dibayarkan, serta proses pengadilan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh para pekerja dalam PHK massal pada September 2017 lalu.

Pembuatan Paklaring serta surat persetujuan pencarian BPJS Ketenagakerjaan yang telah dikeluarkan pada saat pekerja masih aktif, tandas Janses,  merupakan tindakan yang tidak terpuji. Terlebih dilakukan EMP MSSA sebagai perusahaan  minyak dan gas Indonesia.

Dalam keterangan terpisah Ecoline, kuasa hukum penggugat lainnya,  mempertanyakan kecukupan wewenang Bagus Kartika sebagai pimpinan tertinggi serta kewenangannya dalam penandatanganan PB PHK. Ini karena  pengangkatan Bagus Kartika sebagai pimpinan perusahaan dilakukan  pada Oktober 2017 atau setelah PB PHK massal ditandatangani pada 29 September 2017.

Ecoline mempertegas bahwa Bagus Kartika tidak mempunyai kewenangan sebagai pimpinan EMP MSSA pada saat PHK massal dilakukan. Demikian juga dalam penandatanganan PB PHK.

Sihaloho and Co Law Firm sebagai kuasa hukum penggugat memohon pada Pengadilan Negeri - PHI Jakarta Pusat agar  mengabulkan semua gugatan yang telah disampaikan.

Adapun sebagai pertimbangannya adalah PHK yang telah dilakukan melanggar UU 13-2003 dan PKB yang berlaku, pembiayaan upah dan pesangon pada perusahaan migas adalah cost recovery dan perusahaan mempunyai uang dengan pembayaran signature bonus perpanjangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). (sara)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category