Energy

Pasokan Batubara ke Proyek 35.000 MW Terancam Habis?

img title

Jakarta, PetroEnergy.id --Asosiasi Produsen Listik Swasta Indonesia (APLSI) mengingatkan, cadangan batubara di dalam negeri tidak akan sanggup menghidupi pembangkit di proyek 35.000 Megawatt (MW) ke depan. Menurut penelitian, komoditas ini akan habis pada tahun 2035. Hal tersebut diutarakan Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang dalam keterangannya yang diterima PetroEnergy Senin 15 Agustus 2016.

Sebab itu, pengembang utamanya Pembangit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat menghawatirkan kondisi ini ke depan. “Pengembang PLTU khawatir akan jaminan ketersediaan pasokan batubara yang cukup untuk kelangsungan Program 35 GW,” ujar Arthur. Tentu, kekhawatiran ini akan berpengaruh pada semangat pengembang menggarap proyek 35.000 MW. Dikatakan Arthur, kekhawatiran pihaknya ini bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan penelitian, komoditas ini akan habis pada 2035. Sedangkan, kontrak PPA PLTU berumur 25 tahun.  Artinya, ke depan, Indonesia harus mengimpor batubara guna memenuhi kebutuhan pembangkit listrik 35.000 MW.

“Ada hasil kajian bersama Asosiasi Pertambangan Batubara (APBI) dan PricewaterhouseCoopers (PwC) mengindikasikan cadangan batubara kita tinggal 8,3 miliar ton pada 2015,” ujar Arthur. 
Arthur mengatakan, dengan mengacu pada harga komoditas saat ini, komoditas ini tidak akan cukup untuk memasok 18 GW PLTU dan akan habis pada 2035. Disisi lain, usia Power purchasing agreement(PPA) PLTU cukup panjang yakni 25 tahun.”Kondisi ini berarti kurang dari 20 tahun dibanding umur kontrak PPA PLTU yaitu 25 tahun,” imbuh dia.

 Opsi ImporSejalan dengan itu, Sekjen APLSI Priamanaya Djan mengatakan, terancamnya pasokan batubara ini disebabkan antara lain  oleh penurunan cadangan batubara. Sebab, eksplorasi untuk menemukan cadangan baru relatif terhenti ditambah lagi  adanya perubahan rencana penambangan dengan menurunkan stripping ratio (SR) untuk perbaikan profit perusahaan. Habisnya cadangan ini membuat Indonesia harus melakukan impor batubara ke depan.

“Setelah batubara habis maka berakibat pada krisis ketahanan nasional, dimana opsi satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengimpor batubara,” ungkap Pria yang juga Sekjen BPP Hipmi ini. Dia menambahkan, impor batubara ini akan menimbulkan ketidakpastian baru dan berisiko bagi PLTU yakni adanya potensi pembatasan kuota dan menciptakan permainan harga melalui agen penentu harga. “Akibatnya harga akan menjadi lebih tinggi dan akan membebani PLN dan Pemerintah, serta masyarakat, jika tidak disubsisi,” pungkas Pria. Selain itu, potensi kuota impor juga akan menimbulkan ketidakpastian pasokan yang akan berimbas pada ketidakpastian pendapatan PLTU. Apabila jumlah batubara yang disuplai ke PLTU tidak mencapai kebutuhan sebenarnya untuk menghasilkan daya listrik sesuai contract capacityPPA, maka terjadi potensi kerugian investasi bagi pengembang IPP (independent power producer). “Tentu ini harusnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menalangi potensi kerugian pengembang. Disisi lain impor batubara tentunya juga akan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari royalti batubara dan income tax dari perusahaan batubara yang tidak berproduksi,” pungkas Pria. Sebab itu, dalam kajian tersebut menyebutkan, konsep ‘price insurance premium’ dinilai dapat mengantisipasi krisis kebutuhan batubara. Penetapan harga batubara atas dasar harga tertentu dapat menjamin kebutuhan batubara PLTU selama 25 tahun. “Meskipun harga ‘price insurance premium’ tersebut saat ini lebih tinggi dibandingkan harga pasar batubara saat ini, namun dalam jangka panjang dapat mengurangi ketidakpastian suplai yang dapat berimbas pada harga batubara yang lebih tinggi di masa yang akan datang,” tutup Pria. (Adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category