Business

Model Tata Keloa Migas Harus Yang Terbaik

img title

Jakarta, Petroenergy.id - M. Kholid Syeirazi, Direktur Eksekutif
Center for Energy Policy dalam presentasinya menyatakan bahwa sistem
konsesi yang sekarang ingin diimplementasikan sebenarnya tidak
konstitusional dalam konteks pengelolaan SDA (Sumber daya alam)
strategis.

Ini dikarenakan begitu konsesi diberikan, maka SDA sudah tidak
dikuasai negara. Kemudian setelah SDA diproduksikan maka hasil
produksi semuanya menjadi milik konsesioner, dengan semua fasilitas
produksinya. Ini menjadikan negara kehilangan fungsi pengelolaan dan
negara minim fungsi pengawasan. Selain itu negara menerima pajak dan
royalti yang dihitung sendiri oleh perusahaan dengan cara
self-appraisal. "Satu-satunya konstitusionalitas konsesi hanya pada
hubungan negara dan perusahaan bersifat publik, bukan perdata,"
jelasnya.

Lalu untuk sistem kontrak bisa bersifat konstitusional dan
inkonstitusional dengan berbagai catatan sepert; inkonstitusional
apabila negara dalam hal ini pemerintah sebagai subjek perdata atau
menjadi para pihak dalam kontrak. Lalu inkonstitusional apabila fungsi
negara hanya mengatur dan mengadakan kebijakan, tetapi tidak bisa
mengurus dan mengelola.

Kemudian inkonstitusional apabila hasil produksi sepenuhnya milik
kontraktor. Untu konstitusional apabila negara bukan subjek perdata di
dalam kontrak dan apabila kuasa pertambangan diserahkan kepada
perusahaan negara. "Termasuk apabila hasil produksi tetap milik negara
sampai ke point of sale," jelasnya

.Jadi, katanya, dari tiga model tata kelola di dalam kontrak, yang
konstitusional menurut MK adalah sistem dua kaki yang bertumpu pada
BUMN atau NOC Dominated Model. Namun begitu sistem tiga kaki juga
bisa tidak konstitusional apabila Pemerintah sebagai subjek perdata di
dalam kontrak.

Kemudian apabila fungsi regulasi dan kebijakan dipisahkan dari fungsi
pengelolaan dan pengurusan dan apabila menambah rantai birokrasi dan
menimbulkan inefisiensi. Sedangkan sistem dua kaki yang bertumpu pada
Menteri tidak konstitusional apabila Menteri atas nama Pemerintah
sebagai subjek perdata di dalam kontrak dan Kuasa Pertambangan
diserahkan kepada badan usaha bukan milik negara dan Menteri hanya
bisa mengatur, tetapi tidak bisa mengelola. "Padahal, Menteri tidak
bisa mengelola dan menjalankan fungsi bisnis,"katanya.

Sementara itu, Asia Pasific Senior Officer National Resources
Governance Institute kepada Petroenergy menyatakan bahwa semua hal
diatas tergantung pilihan rejim fiskal apa yang mau dipakai. “Namun
apa pun pilihannya komponen costs (biaya) selalu ada di dalam setiap
rejim baik konsesi maupun PSC, tinggal rasionalisasi costs saja
menurutku sehingga semua pihak memperoleh‘good deal,” katanya 1 April
2016 di Jakarta. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category