Other

Merubah Sistem Birokrasi

img title

Pengantar Redaksi:

Kendati usianya memasuki 80 tahun, namun energinya tetap tinggi memikirkan persoalan bangsa.  Di waktu senjanya masih melakukan pemikiran untuk bangsa. Saat ini ia sedang menulis buku renungan mengenai persoalan bangsa

Adalah Soedibyo Rahardjo. Jam terbang dengan menduduki jabatan strategis di era pemerintah Presiden Soeharto. Dari mulai jabatan Kepala Staf Umum ABRI, Sekretaris Bakorstanas, Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Singapura, dan jabatan lain-lainnya. Bapak yang masih garis keturunan Raja dari keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono V ini tetap optimis bahwa negeri ini makmur.  Ia ingin mengingatkan semua pihak terhadap impian bangsa Jawa yang berbunyi:: “Bangun Nara Tan Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharjo”. Kira-kira artinya membangun sebuah Negara yang makmur dengan ketentraman yang dijamin oleh hukum yang adil.

Teramat sayang bila nilai-nilai hidup, pemikiran dan sebagainya dari Laksamana Madya (Purn) TNI Angkatan Laut ini tidak ditularkan ke generasi kini dan mendatang. Itu sebabnya Majalah Petroenergy dan website petroenergy.id mencoba mengkompilasi beberapa pikiran-pikirannya. Berikut salah satu pemikirannya.

Merubah Sistem Birokrasi

Problem utama yang kini sedang dihadapi pemerintah saat ini adalah sistem birokrasi. Bagaimana birokrasi bekerja. Di negara-negara maju birokrasi itu merupakan pelayanan publik (service of the people), sedangkan di Indonesia the people sub service. Kedua konsep ini bertolak belakang. Namun demikian, ada pihak yang menilai kondisi ini masih dapat ditolerir karena masih belajar demokrasi.

Menurut saya sistem birokrasi yang solid dan terarah adalah sistem birokrasi yang mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak. Bukan sistem birokrasi yang ingin dan minta disanjung oleh rakyat.

Oleh karena perubahan sistem birokrasi harus diperbaiki. Langkah pertama memperbaiki itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. Mengingat masalah pendidikan merupakan hal mendasar. Umumnya masyarakat kita bila berbicara masalah pendidikan, nyantolnya ( kerangka berpikir-Red) adalah mengacu pendidikan masa penjajahan Belanda tempo dulu.

Ketika Presiden Soeharto mendeklarasikan adanya Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), saat itu jabatan saya sebagai Sekretaris Bakorstanas dan sekaligus KASUM ABRI. Pada saat itu badan ini terdiri dari para militer aktif dialihfungsikan ke jabatan-jabatan strategis (eselon 1-Red) di departemen-departeman.

Karena saya berasal dari TNI Angkatan Laut, maka tidak ada ambisi menjadi Presiden. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan tentang ambisi pribadi menjadi Presiden. Pasalnya, pakem yang dibangun atau dipercayai saat itu untuk menduduki posisi Presiden adalah harus berasal dari TNI Angkatan Darat.

Saat itu saya berusaha merubah sistem birokrasi, tapi apa daya sistem otoriter yang dikembangkan pada saat itu terlalu kuat, sehingga sudah menjadi suatu budaya. Para jendral yang tidak memahami sistem birokrasi didudukkan pada posisi eselon 1, yang seharusnya tugasnya adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Menteri. Karena pada posisi-posisi itu ditempatkan orang-orang yang tidak tepat, maka sistem birokrasi yang berkembang saat itu menjadi “jauh panggang dari api” atau dengan kata lain tidak ideal sebagaimana sistem birokrasi di negara-negara maju..

Sementara di era presiden Joko Widodo dicanangkan konsep revolusi mental.  Menurut saya konsep ini sampai sekarang masih belum berjalan. Merubah sistem birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu dikehendaki bisa langsung terealisasi.. Merubah sistem birokrasi menurut saya pintu masuknya adalah pendidikan..

Pernah dalam suatu pertemuan saya mengumpulkan para rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Ungaran. Saat itu ada konsep sekolah Taruna calon pemimpin bangsa. Dua hari setelah pertemuan, seorang pejabat dari Angkatan Darat berpidato di Medan. Beliau mengatakan” “Kami tidak menginginkan lahirnya scientist di Republik ini. Yang dibutuhkan adalah lahirnya patriot”

Bagaimana jadinya kalau sistem tersebut tidak dikembangkan, maka di Indonesia hanya akan lahir patriot-patriot otoriter yang pendekatannya hanya melalui kekerasan-kekerasan saja. Itulah ajaran peninggalan Belanda yang didoktrinasi dari generasi ke generasi.

Pemerintah sekarang seharusnya bisa mulai membentuk sistem birokrasi yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Di mana para pejabat tak perlu dilayani rakyat, tapi justru melayani  rakyat.. Walaupun fenomena Gubernur DKI Jakarta sempat menjadi euforia warga Jakarta, tapi saya rasa fenomena itu masih kurang bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sekali lagi, pintu masuk perubahan sistem birokrasi adalah melalui pendidikan. Tapi sayang sekali Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, belum banyak berbuat sudah keburu diganti oleh Presiden Jokowi. Padahal saya mengharap banyak dari dia akan lahir konsep-konsep pendidikan yang mampu merubah sistem birokrasi Indonesia di kemudian hari. [yuniman]

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category