Maritime

Menteri Susi: Jangan Produksi TKI Untuk Kapal Ikan Asing

img title

Jakarta, petroenergy.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berharap lulusan satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjadi pelaku utama dan usaha mandiri di sektor kelautan dan perikanan.

“Saya ingin SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) kita tidak memproduksi tenaga kerja Indonesia (TKI), apalagi di kapal-kapal ikan asing. Lebih senang jika mereka terjun punya kapal 11 meter,” ungkap Menteri Susi di Kantor Pusat KKP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut. “Ditjen Perikanan Tangkap coba tawarkan anak-anak SUPM dan Politeknik kita yang baru lulus untuk jadi nelayan, kasih bantuan. Mereka lebih baik mandiri jadi entrepreneur kecil, daripada jadi TKI di kapal ikan asing. BLU manfaatkan.”

“Kita masukkan mereka ke SKPT-SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang kita bangun, di Morotai, dan di mana-mana. Tanya lulusan siapa yang mau jadi nelayan mandiri? Kita kasih kapal, kita jaring mereka jadi wirausaha dan pelaku utama,”  jelasnya.

Selain itu, menurut Susi, masih banyak keuntungan lainnya bagi para lulusan yang menjadi nelayan. Salah satunya, untuk menjamin keselamatan profesi nelayan, KKP mengalokasikan anggaran khusus untuk asuransi nelayan.

“Asuransi langsung dia dapatkan sebagai nelayan. Dia jadi TKI belum tentu dapat asuransi. Jadi, nelayan meninggal di laut dapat 200 juta. Yang mau jadi nelayan mandiri berapa orang? Suruh daftar. Itu ide yang saya pikir luar biasa. Mulai tahun depan kita programkan,” tambah Susi.

Sebagai wadah resmi berbadan hukum, ia mendorong pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan untuk membentuk koperasi, termasuk bagi lulusan yang ingin menjadi nelayan.

“Bikin saja untuk lulusan koperasi alumni, kita sih bisa, dalam pembinaan BLU kita, supaya mereka tidak gagal sebagai nelayan. Bukankah mereka juga anak-anak nelayan? Anak-anak nelayan yang benar-benar ingin mandiri, kita berikan bantuan, buatkan mereka koperasi. Ditjen PDS (Penguatan Daya Saing) agar memastikan asistensi sampai mereka bikin koperasi dan mau melaut di mana saja. Jadikan mereka nelayan mandiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Perubahan-perubahan seperti ini kita wajib buat. Doing something untuk kebaikan. Helping people. Kita punya kewajiban menyiapkan generasi perikanan yang akan datang, yang mampu menghidupi diri sendiri dan ekonomi masyarakat sekitar. Ini yang paling penting.”

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto mengatakan kepada Menteri Susi, bahwa arahannya telah sejalan dengan rencana BPSDMP KP pada 2017.

“Sebagai informasi tambahan, di sektor pendidikan, kami akan reshaping lembaga pendidikan. SUPM sebagai parameter dan titik referensi pendidikan menengah di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian program studi juga akan kita kaji kembali. Bahkan untuk rekrutmen peserta didik kita akan centralize ke pusat,” tambah Rifky.

 

 

Untuk memonitor kegiatan di satuan pendidikan KKP, pihaknya memasang peralatan CCTV yang dapat dipantau dari Kantor Pusat. Dengan demikian, harapannya, seluruh kegiatan dapat termonitor dengan baik, dan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Menanggapi rencana BPSDMP KP tersebut, Menteri Susi mengingatkan, bahwa peningkatan kualitas agar tidak hanya difokuskan pada peserta didik dan lulusan, namun juga pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan mereka, agar dipasang sistem secara online yang dapat dipantau di kantor pusat. Jika diperlukan, sebagai tenaga kependidikan dapat dihadirkan pula praktisi dari kalangan nelayan. (san)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category