Other

Menteri ESDM Mulai Sorot Citra Tak Baik Keuangan SKK Migas Tahun 2015

img title

Jakarta, petroenergy.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai merespon beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), atas ketidakwajaran laporan keuangan SKK Migas.

Menteri ESDM Ignasius Jonan, mengungkapkan, temuan BPK tersebut  harus membuat SKK Migas sadar untuk melakukan perbaikan tata kelola organisasi.  “Mereka (SKK Migas—red) harus memperbaiki keadaan, mengapa kok bisa mendapat opini tidak wajar," kata Jonan dikutip Katadata, Jumat (25/11).

Sayang, Menteri Jonan belum bersedia masuk terlalu dalam urusan internal SKK Migas. SKK Migas, katanya, dipersilakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah ditemukan BPK tersebut untuk memperbaiki tata kelola organisasinya.

BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) atas laporan keuangan SKK Migas periode 2015. Padahal, selama empat tahun sebelumnya, lembaga ini mengantongi opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Harry Azhar Azis menyatakan, opini Tidak Wajar disematkan lantaran banyak persoalan dalam keuangan SKK Migas. Persoalan pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012 lalu -setelah dibubarkan lalu berubah menjadi SKK Migas.

Akibat tidak adanya PHK, imbalan berupa manfaat penghargaan atas pengabdian (MPAP), imbalan kesehatan purna karya (IKPK), masa persiapan pensiun (MPP), serta penghargaan ulang tahun dinas (PTUD) senilai Rp 1 triliun tidak diakui dan tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. 

Kedua, belum dilaporkannya piutang dana pemulihan pasca operasi penambangan  atau Anandonment and Site Restoration (ASR) kepada delapan kontraktor kontrak kerjasama senilai Rp 72,3 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengakui, opini tidak wajar merupakan hasil yang tidak baik bagi lembaganya. “Saya akuntan jadi paham bahwa opini tidak wajar itu adalah opini yang paling tidak baik,” kata Amien, pada 7 Oktober lalu.

Meski menganggap opini tersebut adalah yang paling tidak baik, Amien enggan berkomentar banyak  mengenai hasil audit tersebut. Menurut dia, lebih baik penjelasan mengenai audit ditanyakan kepada BPK sebagai lembaga yang mengaudit. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category