Business

Menko Luhut Akan Flash Back Polemik Kasus PAP

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Direktur Utama PT Inalum Winardi menyatakan masih menungu proses hukum yang berjalan atas konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). "Saya sementara belum bisa bicara banyak soal ini. Tapi kita hormati saja proses hukum yang sedang berjalan. Yang terpenting terelepas dari adanya masalah ini, Inalum terus bekerja dengan optimal seperti biasanya," kata Winardi belum lama ini kepada petroenergy di kantornya di Jakarta.

"Disisi lain saya menyatakan mengapresiasi dan berterima kasih kepada berbagai pihak yang menyatakan akan melihat dan mencermati permasalahan ini. "Sekali lagi, kami berterimakasih kepada pemerintah yang akan memfasilitasi mencarikan solusi," tambahnya.

Tercatat, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pun angkat bicara. Kepada wartawan di Kantor Menko Kemaritiman, Rabu (11/1/2017) Luhut menyatakan akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari benang merah dalam permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu.

"Saya akan mempelajari secara flash back sejauhmana kasus PAP Inalum ini, karena bagaimana pun ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Intinya polemik antara PT Inalum dan Pemprov Sumut jangan sampai berlarut-larut," tegas Luhut.

Ditempat terpisah Winardi menyatakan, rencana Menko Luhut untuk memanggil dan mempertemukan pihak Inalum dengan Pemprov Sumut merupakan suatu langkah yang sangat bijak dari Pemerintah untuk membuat solusi terbaik.

Winardi menjelaskan sebenarnya pihaknya tidak ingin melangkah ke upaya hukum di Pengadilan Pajak dalam kasus ini. namun dikarenakan adanya batasan waktu yang tidak boleh terlampaui dan juga ada kebijakan yang tak adil dari Gubernur Sumut sebelumnya, maka dengan terpaksa pihak Inalum melakukannya.

"Bila tidak dilakukan maka Inalum dianggap bisa menerima beban pajak yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut, lha kan beban pajaknya sangat memberatkan dan tidak adil. Padahal ini BUMN milik rakyat juga. Apa BUMN ini mau dibuat bangkrut," jelasnya kepada media, kemarin 11 Januari 2016 di Jakarta. (adi)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category