Business

Manufaktur Minta Jaminan Serapan Pasar Jika Perpres Kendaraan Dual Fuel Diterbitkan

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Pemerintah saat sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorong industri otomotif memproduksi kendaran dual fuel atau pun langsung memakai BBG (Bahan Bakar Gas). Namun pihak manufaktur mempertanyakan jaminan serapan pasarnya.

Indra Candra Setiawan, Deputy Director Strategic, Technology, & Engineering Directorate Institut Otomotif Indonesia menyatakan, bahwa rencana Perpres ini sebenarnya adalah isyu lama yang hidup kembali. "Dulu kan mau dibuat SKB 3 Menteri, lalu jadi Perpres dan sempat kita ikut rapat bersama Pemerintah soal Perpres ini. Tertunda dan akhirnya dibahas kembali," katanya kepada petroenergy (14/3) di Jakarta.

Sebenarnya, lanjut dia, pihak manufaktur menyambut saja program Pemerintah, hanya saja pihaknya meminta jaminan serapan pasar jika nantinya Perpres diberlakuan.

"Misalnya dalam ketentuanya 10% harus dual fuel. Ya kita minta jaminan bahwa yang kita produksi itu akan terbeli. Sebab jika tidak kan kita rugi. Sedangkan biaya untuk merubah bis atau truk jadi dual fuel atau langsung BBG tersebut bisa tambah sampai sekitar Rp 150 juta. Ini tentu akan membebani harga jual ke konsumen", tambahnya.

Sebagi usulan agar ini berjalan baik, ia menyatakan sebaiknya dalam Perpres nanti semua kendaraan plat kuning dan plat merah baik itu kendaraan bus, truk, dan mobil dinas diwajibkan memakai dual fuel atau BBG langsung. Dari sini diharapkan target 10% saja mungkin bisa terpenuhi karena pasarnya tersedia.

Kemudian pengadaan baru kendaraan juga jangan memakai BBM lagi dan harus konsisten menjalankan. "Tapi tentunya ini harus diiringi dengan agresifnya pembangunan SPBG atau pun SPBU yang menyediakan dispenser SPBG di kota-kota tersebut," tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category