Global

Luhut Binsar Pandjaitan: Inalum Bisa untuk Kelola Freeport

img title

Jakarta, petroenergy.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bicara soal siap menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia yang akan meng-Arbitrase-kan  Pemerintah.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, bila nanti menang di pengadilan arbitrase, pemerintah akan mengambil alih tambang emas dan tembaga kelolaan Freeport di Grasberg, Papua. 

Dia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menunjuk perusahaan tambang pelat merah seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias Inalum untuk mengelola tambang tersebut.

"Kan ada Inalum! Jadi, pemerintah bisa… tergantung Menteri BUMN (Rini Soemarno--red) . Tapi sudah di-exercise," katanya  kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/2).

Menurutnya, Inalum  bia saja tak mengelola tambang tersebut sendirian, akan tetapi bekerjasama dengan  perusahaan lain dalam konsorsium. Pemerintah yakin perusahaan pelat merah bisa mengelola tambang Freeport lantaran bukan tambang baru (greenfield), biaya operasionalnya lebih murah ketimbang yang sudah diolah (brownfield).

Kendati  siap mengambil alih tambang Freeport, namun Luhut menyatakan pemerintah masih melakukan proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. “Saya kira, sekarang  semua masih berjalan baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, Freeport tidak mau menerima kebijakan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan anyar itu memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk tetap mengekspor mineral mentah (konsentrat) meski belum melakukan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter.

Syaratnya, perusahaan itu harus mengubah kontraknya (KK) menjadi IUPK. Namun, Freeport keberatan dengan skema baru IUPK tersebut. Bahkan, Freeport menganggap Pemerintah Indonesia telah melanggar kontrak. Alasannya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyatakan Kontrak Karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya belum berakhir.

Dikutip katadata hari ini, President dan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson menilai Pemerintah Indonesia telah membuat keputusan sepihak. Karena itu, Freeport memberikan tenggang waktu selama 120 hari kepada Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesepakatan. Jika dalam empat bulan ke depan tidak tercapai kata sepakat, maka Freeport akan menggunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase internasional. (mk)

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category