Other

Luhut : Pencabutan Subsidi Listrik 900 Va Untuk Mengurangi Kesenjangan

img title

Jakarta, petroenergy.id - Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa  kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 900 va bukan berarti pemerintah mencabut subsidi bagi rakyat miskin, tetapi hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan subsidi yang  lebih tepat sasaran.

"Harga listrik kita tidak memotong subsidi untuk orang miskin.  Kemana itu (subsidi) ke 2500 desa yang belum berlistrik, elektrifikasi yang (kini) 88% bisa naik sampai 97% di tahun 2019,” kata Luhut dalam acara temu wartawan di kantornya, Senin (11/1).

Ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat menurunkan kesenjangan.

“Kita (pemerintah) tidak bicara pertumbuhan saja, tetapi juga pemerataan. (Seperti) dana desa itu dibagikan untuk 74,000 desa,  Rp 1,7 miliar tahun ini. Tingkat kesuksesannya 70 persen. Kalau nanti bisa mencapai 80-90 persen, saya pikir pemerataan akan lebih terasa, ” ungkapnya

Disisi lain Luhut mengatakan akan membicarakan perihal relaksasi ekspor mineral mentah dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo besok, Selasa (12/1).

"Tadi saya undang semua (pihak-pihak terkait) untuk (persiapan) ratas besok. Intinya kita mencari solusi,” ujarnya.   

"Kita sedang mencari jalan keluarnya, mudah-mudahan besok ada jalan tengah yang terbaik. Formulasinya sedang kita susun. Besok pagi akan kami laporkan ke Presiden. Presiden yang akan memutuskan,” sambungnya.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014, dikatakan bahwa perusahaan tambang dibolehkan melakukan ekspor mineral mentah hingga 11 Januari 2017.  Jika tidak ada revisi terhadap PP tersebut, maka perusahaan-perusahaan tambang tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekspor mineral mentah.

Menko Luhut menekankan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU).

"Kita tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima masalah yang lalu, yang menurut saya kita banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain," katanya.

Ketika ditanya tentang  PT Freeport Indonesia, Menko Luhut meminta perusahaan tersebut untuk tunduk terhadap peraturan yang akan disahkan oleh Pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kalau ini (peraturan) jadi, Freeport harus patuh dengan peraturan yang dibuat," kata Menko Luhut. Sambil menambahkan bahwa kalau ada dibuat perjanjian, maka perjanjian tersebut  harus dijalankan. (adi)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category