Global

Laporan EITI Untuk Strategi Pemberantasan Korupsi Industri Ekstraktif

img title

Jakarta, petroEnergy.id – Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014 tentang Peta Jalan(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan Beneficial Ownership (BO)dianggap sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi-pemangku kepentingan.

Dengan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang akuntabel di Indonesia maka status ‘compliance’ Indonesia dalam keanggotaan standar global EITI.

Sesuai standar EITI, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembayaran-pembayaran (pajak, non-pajak maupun dividen) yang direkonsiliasi secara independen, bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasil ke sub-nasional, serta informasi kontekstual lainnya seperti perdagangan (ekspor-impor), kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak dan perijinan, informasi kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan perusahaan yang sesungguhnya.

Siapa yang wajib membuka data? EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak Pemerintah maupun pelaku industri, baik multi-national company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia,
sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, mineral (nikel, tembaga,nemas, timah, dan bauksit), serta sektor batubara.


Lukita Dinarsyah, Sekretaris Kemenko Perekonomian menyampaikan dalam pidatopembukaannya saat peluncuran laporan yang berlangsung di Graha Sawala-Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu 24 Mei 2017: “Sejalan dengan pelaksanaan EITI, pada tahun 2006,Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi – UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016.

Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RI”


Maryati Abdullah-Koordinator Nasional PWYP Indonesia menyatakan terbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri ekstraktif.

“Penyusunan road map pembukaan beneficial ownership selain melalui EITI, juga merupakan komitmen Indonesia melalui sejumlah kesepakataninternasional, diantaranya : Rekomendasi 24 dan 25 Financial Action Task Force (FATF); G20 High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency; The global standard on Automatic Exchange of Information (AEOI) terkait Beneficial Ownership” imbuh Maryati kepada petroenergy (28/5).

Aryanto Nugroho, perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI berharap hasil temuan dan rekomendasi EITI dapat ditindaklanjuti oleh berbagai Instansi dan Pihak terkait demi perbaikan tata kelola Industri Ekstraktif yang lebih luas, agar laporan tidak sekedar menjadi laporan semata.

“Termasuk masih adanya ketidak-patuhan perusahaan yang sulit diidentifikasi, hal tersebut merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak sesuai persyaratan dan serta tidak akuntabel” Aryanto menambahkan, terkait transparansi, perlu ditingkatkan secara lebih berkualitas lagi bagaimana level keterbukaan kontrak/ijin, dan juga informasi peta atau kadaster.

Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership Indonesia

Standar EITI terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 Januari 2020. Sebelum menuju ke sana, per 1 januari 2017 negara-negara anggota EITI diwajibkan untuk membuat Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkah-langkah kebijakan dan
penyiapan menuju keterbukaan Beneficial Ownership di sektor Industri Ekstraktif.

Nantinya, keterbukaan tersebut akan meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan di industri tambang dan migas.

Roadmap Transparansi Beneficial Ownership Indonesia menyebutkan 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan menuju 1 Januari 2020, yaitu Tahap pertama, (2017)Mendefinisikan Beneficial Ownership dalam Konteks Indonesia yang akan menghasilkan definisi, indikator, konsep tailormade dari keterlibatan pebisnis dalam kegiatan politik (Politically Exposed Person-PEP) dan
kewajibannya, tingkat informasi yang akan diungkap, dan kerangka umum desain transparansinya (database, jaminan data, pengumpulan data, ketepatan waktu).
Tahap kedua membangun dan mengembangkan kelembagaan serta kerangka legal Beneficial Ownership menghasilkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung transparasi Beneficial Ownership; dan Tahap Ketiga (2019 Implementasi transparansi Beneficial Ownership termasuk mekanisme
monitoring serta pemberian insentif dan dis-insentif atas pelaksanaan Beneficial Ownership.

Maryati menegaskan pelaksanaan roadmap transparansi Beneficial Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor ekstraktif. “Roadmap ini tidak boleh hanya sekedar menambah tumpukan dokumen tanpa ada langkah-langkah nyata.

Pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership. Termasuk bagaimana mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat implementasi serta menghilangkan hambatan menuju transparansi Beneficial Ownership.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category