Other

KPK Cermati PAP PLTA Asahan oleh Pemprov Sumut

img title

Jakarta, petroenergy.id - Kisruh penetapan pajak air permukaan (PAP) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) oleh Pemprov Sumatera Utara menemukan babak baru. Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji akan mendalami dan menelusuri jejak kasus penetapan pajak yang dinilai sangat memberatkan PT Inalum tersebut.

"Kami akan pelajari kabar ini, kami akan telusuri," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2016).

Ketika ditanya, apakah KPK akan langsung memeriksa mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang kini tengah mendekam di penjara terkait kabar ini, Agus Rahardjo tidak menjelaskan secara rinci. Ia hanya menegaskan akan menggali informasi tersebut."Soal isu ini, kami akan telusuri," jelasnya.

Mengomentari hal ini, Pengamat dan Praktisi Sosial Fitri D Sentana mengatakan, sudah sepatutnya KPK turut serta mengawasi jalannya upaya hukum yang dijalankan PT Inalum baik di Pengadilan Pajak maupun di Lembaga Hukum tingkatan manapun agar keadilan benar benar terwujud.

Fitri menyatakan, bila mengingat sejarah rencana pembangunan PLTA Asahan ini di zaman pak Harto tahun 1972 jelas-jelas disebutkan "Pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya (PLTA Asahan red.) adalah untuk Inalum," katanya.

"Saya akan bantu KPK dan aparat terkait untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempermudah penelusuran yang dijanjikan pak Agus", tandasnya.

Ia menjelaskan, yang jelas pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan didirikan di Jakarta.

"Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Logikanya kemana pihak Gubsu, Inalum yang membangun sendiri, sekarang mau disusahkan dengan pajak, yang benar saja", pungkas Fitri.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category