Energy

Korban Shutdown PLTU Bukit Asam [Sum-Sel] Dapat Dijadikan Sebagai Pintu Pembuka

img title

Jakarta, petroenergy.id – Kebijakan ‘take or pay’ produksi listrik swasta (IPP) perlu dievaluasi dan direvisi, karena jika tidak hal ini akan berpotensi merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dalam diskusi terbatas “Take Or Pay Listrik Swasta, PLN Rugi Harga Listrik Jadi Mahal” yang diprakarsai oleh SP PLN, menghadirkan narasumber, Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh (Dewan Energi Nasional), Prof. Iwa Garniwa (Guru Besar Fakultas Teknik UI ) dan Ir. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies /IRESS). Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Umum SP PLN, Ir. Jumadis Abda MM,MEng, itu menghendaki pembatalan klausul  kebijakan yang mewajibkan PLN membeli listrik swasat (IPP) alias take  or pay.

“Bagi penguasaha peluang yang akan memberikan laba besar seperti ‘take or pay’ itu wajar-wajar saja. Tapi, bagi Pemerintah sebagai regulator  semestinya berpikir apakah sebuah kebijakan ini akan menguntungakan atau sebaliknya, merugikan? Kalau menurut saya, take or pay listrik swasta ini lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya. Karena itu, take or pay sama sekali jangan dipakai,” kata Syamsir Abduh.

Menurut Syamsir Abduh, derita kerugian yang dialami oleh PLTU Bukit Asam, Sumatera Selatan, akibat di-shotdown berkaitan dengan beroperasinya pembangkit IPP China Sumsel 5, ini dapat dijadikan pintu pembuka untuk mengangkat persoalan tersbut ke permukaan. “Ada hikmahnya juga, kasus shotdown PLTU Bukita Asam, bisa dijadikan pintu pembuka untuk mengetahui apa di balik take or pay listrik swasta,” kata Syamsir Abduh.

Sementara, Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda, menjelaskan mudharat yang diderita PLTU Bukit Asam, Sumatera Selatan, karena di-stop operasi mencapai Rp.500 miliar per tahun."Dengan dihentikannya operasional PLTU Bukit Asam ini karena harus menerima beroperasinya Pembangkit IPP Sumsel 5; ‘ambil atau tidak ambil’ kWh-nya  (take or pay produksi IPP--red) maka PLN harus bayar. Kalau terus berlanjut, mendatangkan kerugian bagi PLN sekitar Rp 500 miliar per tahun,” kata Jumadis Abda.

Jumadis Abda menambahkan, akibat take or pay potensi kerugaian selalu mengancam PLN, dan karena itu take or pay harus dihentikan. “SP PLN menolak keras take or pay!” tandas Jumadis.

Senada dengan Jumadis Abda, Marwan Batubara, meminta pemerintah untuk segera mengaudit, mengeavaluasi dan merivisi take or pay listrik swasta. Direktur Eksekutif IRESS, ini menilai penerapan take or pay sebagai kebijakan yang tidak objektif sehingga ini berdapak merugikan PLN.

Oleh karena itu, Maruan Batubara mengusulkan agar segera membentuk Dewan Pengawas Independen (DPI) yang anggotanya dari unsur akademisi dan unsur yang mewakili konsumen seperti anggota YKLI, misalnya, untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap take or pay. “Nah, DPI inilah nantinya yang bertugas melakukan audit dan mengevaluasi take or pay listrik swasta (IPP),” kata Marwan Batubara.

Marwan Batubara menambahkan, bila nanti terdapat indikasi praktik koluasi, misalnya,  maka pemberian take or pay ini dapat diajukan ke KPK untuk dilakukannya penyelidikan. “Saya berpendapat bahwa pada  take or pay lastrik swasta ini ada indikasi praktik konspirasi anatara pemerintah dan pengusaha listrik swasta (IPP),” kata Marwan Batubara, sambil menambahkan, “Oleh sebab itu take or pay tersebut harus dibatalkan!”

Pada bagian akhir diskusi, Jumadis Abda, menyatakan bila pemerintah tidak merespon tuntutan SP PLN terkait penolakan take or pay, SP PLN yang anggotanya adalah seluruh karywan PLN se Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional. “Kami akan melakukan mogok kerja nasional,” pungkasnya. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category