Energy

Konsep Sinergi Atau Akuisisi PGE Oleh PLN Belum Jelas

img title

Jakarta, petroenergy.id --Setelah lebih dari 3 bulan sejak Menteri BUMN Rini Soemamo mencetuskan rencana akusisi PGE oleh PLN pada 12 Agustus 2016 yang lalu, belum terlihat jadwal yang jelas kapan rencana tersebut akan direalisasikan. Rini menyebutkan penggabungan PGE ke PLN, dengan pemilikan saham masing-masing 50%, akan menciptakan simbiosis mutualisme kedua BUMN guna mengoptimalkan pembangunan PLTP nasional. Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan merger kedua BUMN akan membuat harga uap bagi PLTP turun, sehingga harga listrik juga akan ikut turun.

Pada 13 Oktober 2016, Deputi Bidang Energi, Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah mengatakan bahwa rencana yang akan dilakukan bukan akuisisi, melainkan sinergi antara PLN dengan PGE. Kementerian BUMN mempertimbangkan, dari pada memiliki banyak BUMN dengan skala yang kecil-kecil, akan lebih baik jika Indonesia memiliki satu BUMN yang besar dan kuat. Jadi nantinya tidak ada lagi negosiasi harga uap antara PGE dan PLN. Dikatakan, dengan sinergi akan terbentuk satu perusahaan BUMN yang mempunyai kekuatan untuk mengembangkan energi geothermal nasional.

Mungkin gagasan yang dicetuskan oleh Edwin Abdullah untuk mendirikan sebuah BUMN khusus geothermal cukup ideal bagr' pengembangan PLTP di Indonesia. Namun konsep tersebut sebenarnya berbeda dengan ide awal yang dicetuskan oleh Menteri Rini dimana tuj uannya adalah ingin menggabungkan PGE ke PLN, sehingga BUMN barn tersebut kelak berada di bawah kendali PLN. Terlihat adanya perbedaan sikap kedua pejabat KBUMN.

Pada pertemuan dengan Serikat Pekerja PGE pada 15 November 2016, Menteri Rini Soemamo mengatakan bahwa yang direncanakan KBUMN adalah PLN akan mengambilalih 30% saham PGE. Pemyataan Rini ini berbeda dengan gagasan yang diungkap pertarna kali pada 12 Agustus 2016, dimana dikatakan KBUMN ingin PLN menguasasi 50% saham PGE. Disini kembali kita melihat sikap yang tidak konsisten.

Pada Seminar tentang Bisnis Geothermal 13 Oktober 2016 di Gedung MPR, Edwin Abdullah pemah mengatakan bahwa yang akan dilakukan adalah penggabungan dengan sistem inbreng atau pengalihan aset. Dikatakan, dalam hal inj PLN tidak perlu menyiapkan uang untuk aksi korporasi, karena kedua penggabungan kedua BUMN merupakan kewenangan pemerintah. Konsep inbreng yang disebutkan Edwin ini jelas berbeda dengan konsep simbiosis yang dicetuskan oleh Menteri Rini.

"Memperhatikan sikap yang tidak konsisten di atas, publik dapat menilai bahwa KBUMN belum mempunyai konsep yang jelas tentang rencana penggabungan atau sinergi yang diinginkan. Selain itu, bisa saja ada anggapan bahwa KBUMN sedang melakukan test the water, sehingga mudah berubah sikap setelah ide akuisisi mendapat banyak pertanyaan. Karena itu, sebelurn lengkah merger atau penggabungan dilakukan, KBUMN perlu lebih dulu menyiapkan konsep yang jelas dan dibuka kepada DPR dan publik, jelas Ketua IRESS, Marwan Batubara di Jakarta 22 November 2016 (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category