Other

Ketika Diubah Menjadi IUPK Status Negara Lebih Tinggi

img title

Jakarta, petroenergy.id - Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Mustofa Djurait, mengatakan keuntungan negara setelah perusahaan tambang‎ berubah status menjadi IUPK adalah meningkatkan status negara, karena dengan status tersebut negara bertindak sebagai pemberi izin, sedangkan jika KK kedudukan negara dengan perusahaan sama.

"Dalam KK, kedudukan negara dan perusahaan setara sebagai dua pihak yang berkontrak. Dalam IUPK posisi negara lebih tinggi sebagai pihak yang memberi izin," kata Hadi dikutip Liputan6.com, Rabu (18/1).

Hadi mengatakan hal itu terkait dengan syarat perusahaan tambang harus mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017.

Setelah status berganti menjadi IUPK, kata Hadi, perusahaan tambang dikenakan pungutan tambahan seperti retribusi daerah dan pungutan lain sesaui kebijakan pemerintah.

Menurut Hadi, dengan berubah status menjadi IUPK, luas wilayah pertambangan juga diciutkan maksimal menjadi 25 ribu hektare, hal ini akan meningkatkan wilayah pencadangan negara.

‎Di sisi lain, perubahan status IUPK meningkatkan peran nasional pada perusahaan tambang khusunya Penanam Modal Asing (PMA), karena ada kewajiban pelepasan sahamnya sebesar 51 persen ke pihak nasional.

"Divestasi saham untuk PMA, KK hanya 30 persen, IUPK 51 persen. Sehingga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan, perusahaan akan jadi milik nasional‎," pungkasnya. (mk)

 

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category