Energy

Ketentuan Produksi Kendaraan BBG Disiapkan Dalam Perpres

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Wacana lama akan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang ketentuan wajib bagi produsen otomotif untuk memproduksi mobil dual-fuel (berbahan bakar BBM dan gas) sebanyak 10% dari total produksi akhirnya akan dibuat menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Wakil Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Archandra Tahar menyatakan, saat ini ada permasalahan "telur dan ayam" dalam penerapan kebijakan kendaran menggunakan BBG (Bahan Bakar Gas), antara mana yang mau dikembangkan apakah infrastruktur atau manufakturnya dulu.

"Seperti telur dan ayam, yang mana duluan, para produsen kendaraan apakah nantinya mereka bersedia mendesain kendaraan berbasis BBG secara massal. Mereka justru balik bertanya ke pemerintah, apabila produsen sudah mengembangkan kendaraan berbasis BBG, apakah pemerintah sudah menyiapkan infrastuktur penunjang dan gasnya?," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar usai membuka road show kampanye Bahan Bakar Gas untuk Indonesia di Monas, Jakarta, Senin (13/3).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, bahwa dulu sebelum direncanakan menjadi Perpres, Peraturan mengenai ketentuan produksi kendaraan BBG tersebut diwacanakan dalam bentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Kementerian yaitu; Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan. "Jadi supaya lebih kuat dibuat dalam bentuk Perpres saja", katanya di Jakarta menjawab pertanyaan petroenergy.id (13/3).

Robby Sukardi, Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) menyambut baik adanya Perpres ini, pasalnya jika Pemerintah sudah memulai dengan infrastrukturnya maka mau tak mau pihak manufaktur harus bersiap menghadapi ketentuan tentang mengenai kendaraan menggunakan BBG nya nanti.

"Manufaktur harus segera bertindak paling tidak bertahap memproduksi kendaraan BBG. Tidak mesti manufaktur langsung memproduksi langsung 100%, bisa 5% saja dulu misalnya. Yang penting sudah berkomitmen," katanya kepada Petroenergy di Jakarta (13/3)."Sebaiknya sosialisasi hal ini dibantu oleh Kementerian Perindustrian juga," tambahnya

Disisi lain Robby mengerti jika pihak produsen kendaraan masih menunggu pangsa pasarnya karena dikhawatirkan mengalami kerugian jika memproduksi tak seimbang dengan permintaan. "Jadi balik lagi ya harus seirama dengan SPBGnya juga," ujarnya.

Untuk itu ia mengusulkan untuk produk yang bisa didahulukan diwajibkan dikonversi memakai BBG ini bagi manufaktur adalah jenis truk dan bus."Sebab truk dan bus itu besar body kendaraannya dan besar volume tanki BBGnya jadi sudah sangat cocok memakai BBG dan memang harus memulai dari yang terbesar dahulu,"pungkasnya .(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category