Profile

Kepala BATAN Pertanyakan Global Warming Jika Banyak Menggunakan PLTU

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Kepala BATAN (Badan Tenaga Atom) Djarot Wisnusubroto, mempertanyakan isyu global warming jika Indonesia tetap lebih memilih PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) daripada PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Pasalnya, kata dia, Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan garis pantai paling panjang sedunia sehingga harus memperhatikan isyu ini jika memilih PLTU sebagai solusi suplai listrik.

"Saya lihat sekarang ini Negara-negara berlandaskan continental saja sudah mulai meninggalkan PLTU disebabkan khawatir global warming dimana bisa mengakibatkan permukaan air laut menjadi lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang Negara Kepulauan? Jadi sebaiknya kita memikirkan ini kedepan," katanya dalam acara jumpa pers di Kantor Pusat BATAN belum lama ini di Jakarta.

"Untuk itu saya rasa PLTN walaupun sekarang jadi opsi terakhir perlu dipikirkan pemanfaatannya karena PLTN menghasilkan emisi gas buang yang rendah jika dibandingkan dengan PLTU dan juga harga per Kwhnya juga murah yaitu sekitar 1,8 sen," tambahnya.

Djarot mengakui, jika PLTU dengan PLTN dibandingkan head to head tentu dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk PLTU selain isyu global warming, isyu lain adalah pasokan batubara yang bukan energi baru terbarukan sehingga pasokannya dimasa depan suatu saat pasti akan habis.

Sedangkan pada PLTN ada isyu yang paling terkenal yaitu dampak gempa. Diseluruh Indonesia sebenarnya ada potensi gempa namun kita bisa mencari lokasi yang paling kecil dampak gempanya dan juga aman. Untuk berbagi isyu, BATAN, menyatakan terbuka akan masukan yang terbaik.

Disisi lain, Djarort tak ingin BATAN disebut sebagi pihak yang ingin memaksakan PLTN. Sebab katanya, tugas BATAN dalam hal ini hanya menyampaikan kepada publik opsi PLTN. Opsi ini disampaikan dengan segera disebabkan pembangunan PLTN memakan waktu lama jika benar-benar ingin direalsisaikan. "Jika misalkan 2017 ini sudah mulai dibangun PLTN maka pembangunannya makan waktu 8 tahun sehingga tahun 2025 baru bisa produksi listrik. Sekali lagi kami bukan memaksakan," katanya.

"Yang diinginkan Pemerintah adalah pada saat nanti Pemerintah menyatakan Go PLTN maka masyarakat sudah paham dan bisa menerima," tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category