Energy

Kementerian ESDM Terbitkan Tiga Permen Ketenagalistrikan

img title

Jakarta, petroenergy.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan tiga Peraturan Menteri (Permen) pada sektor ketenagalistrikan.   Ketiga Permen ini untuk mendukung ketersediaan pasokan listrik dan meningkatkan iklim investasi di sektor ketenagalistrikan.

Ketiga Permen tersebut adalah  Permen ESDM No.10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM No.11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBT-KE)  Rida Mulyana duduk bareng dalam jumpa pers Kamis siang (2/1/2017) di Kementerian ESDM, Jakarta, terkait terbitnya Permen tersebut.  

Menurut Jarman, Permen Nomor 10/2017 diterbitkan untuk mengatur perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) antara pembeli (PLN) dengan penjual (IPP)  untuk seluruh jenis pembangkit, baik PLTP, PLTA dan PLT Biomass. Untuk pembangkit EBT yang intermiten dan Hidro di bawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri.

“Di dalam aturan ini ada sistem take or pay atau delivery or pay. Jadi, Permen No 10 ini perjanjian jual beli tenaga listrik supaya ada kesetaran risiko dalam jual beli antara IPP dan pembeli PLN khususnya terkait aspek komersial," ujar Jarman dalam jumpa pers yang sempat molor hampir satu jam dari jadual semula.

Permen ini di antaranya mengatur jangka waktu PJBL, hak dan kewajiban penjual dan pembeli (alokasi risiko), jaminan, komisioning dan commercial on date (COD), pasokan bahan bakar, transaksi, penalti terhadap kinerja pembangkit, hingga pengakhiran PJBL. Juga ditetapkan jangka waktu PJBL paling lama 30 tahun.

Sementara Permen No 11/2017 diformulasikan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bagi pembangkit dengan harga yang wajar dan kompetitif.  Adapun Permen No. 12/2017, menurut Rida Mulyana, lebih menekankan pemanfaatan energi baru terbarukan yang mempunyai basis teknologi tinggi dan efisiensi.

Kementerian ESDM sebelumnya telah menerbitkan Permen ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi Di Pedesaaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan Dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Aturan itu bertujuan untuk memberikan kesempatan pada pelaku usaha bagi Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan koperasi yang berusaha di bidang ketenaglistrikan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur PLN. (san)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category