Energy

Kementerian ESDM Alokasikan 1 Triliun untuk Pengembangan EBT

img title

Jakarta, petroenergy.id - Pemerintah terus mengupayakan regulasi guna memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian.

Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (27/3), menjelaskan, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran lebih dari Rp. 1 Triliun untuk pengembangan listrik berbasis EBT antara lain untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan penyediaan energi skala kecil di daerah.

Kementerian ESDM targetkan  pengembangan EBT tahun 2017 ini diantaranya penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebesar 215 MW, PLT Bioenergi (PLTB) sebesar 314 MW, PLTS dan PLTMH serta peningkatan target produksi BBN menjadi 4.6 juta KL.

Sebagai pelaksanaan teknis Kementerian ESDM telah menerbitkan tiga regulasi yang mendukung peningkatan penggunaan EBT dan juga mendukung ketersediaan ketenagalistrikan, yakni Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 ini ditetapkan bahwa semua pembangkit listrik yang telah habis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)nya akan menjadi milik negara. Semua Power Purchase Agreement (PPA) ditanda tangani setelah aturan ini berlaku, akan menggunakan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT).

"Sebelum Permen ini berlaku, modelnya (kontrak PPA) Build, Own, Operate (BOO), pengembang berhak tidak transfer ke PLN. Tapi sesuai putusan MK, maka di akhir masa kontrak sekarang harus ditransfer, semua jenis kontrak harus BOOT," kata Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam siaran pers Kementerian ESDM tersbut.

Ditambahkannya, hal ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan efisiensi di sektor ketenagalistrikan, sehingga pembangkit dijadikan aset negara setelah kontraknya habis supaya tidak dikonversi.

Disamping itu hal yang mendukung peningkatan Kelistrikan, Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2017 juga akan mendukung pengoptimalan sumber EBT.

Permen ini, kata Jarman, dapat mendorong terciptanya teknologi-teknologi baru dari para pengembang swasta EBT dalam pemanfaatan sumber EBT. Regulasi ini juga mendorong PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) untuk meningkatkan efisiensi agar bisa memproduksi listrik dengan harga rendah sehingga tidak membebani rakyat. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category