Global

Kedatangan PM Thailand Diharap Bisa Menuntaskan Ganti Rugi Pencemaran Blok Montara

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Menjelang kedatangan Perdana Menteri (PM) Thailand yang baru, Yingluck Shinawarta, berbagai pihak menaruh harapan akan penyelesaian kasus pencemaran tumpahan minyak di The Montara Well Head Platform dias Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009 silam.

Marwan Batubara dari IRESS menyatakan, lobi-lobi politik perlu dilakukan untuk menyelesaikan ganti rugi secara tuntas. Namun dalam lobi-lobi tersebut jangan sampai lembek berhadapan dengan Pemerintah Thailand. Apalagi ini soal ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan kerugian mata pencaharian nelayan NTT (Nusa Tenggara Timur).

"Antara Negara, LSM dan Masyarakat sudah bersatu soal ini sehingga ketegasan akan ganti rugi tidak bisa ditawar lagi. Kami dan berbagai LSM mendukung sikap Pemerintah yang membawa ini ke Pengadilan dan akan mengawal ini sampai tuntas," katanya kepada petroenergy, belum lama ini di Jakarta.

Marwan menggambarkan, Pemerintah Indonesia bisa menganmbil contoh dari ketegasan Pemerintah Amerika Serikat atas kejadian di Blok Migas milik BP (British Petroleum) di Teluk Meksiko. Ini bisa menjadi preseden bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

"Dari ketegasan itu akhirnya bersedia BP membayar ganti rugi yang cukup besar. Terihat antara rakyat Amerika dan Pemerintah bersatu dalam hal ini," imbuhnya.

Disisi lain, katanya, PTT Thailand harus merespon baik ini jangan hanya mengulur-ulur waktu. Apalagi sesama Negara ASEAN maka penyelesaian ini harus dengan itikad baik dan jangan berlarut-larut. Apalagi sudah ada sebelumnya putusan dari Pengadilan Australia yang memenangkan para nelayan Indonesia.

"Harusnya itu dipatuhi. Dan jika sudah ada putusan dari Pengadilan Indonesia nanti, PTT Thailand harus mematuhi dan menghormati juga," tegasnya.

Sementara itu, Freddy Numberi selaku Ketua Timnas Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Timor, Jumat (9/9) menyatakan kunjungan PM Thailand nanti bisa dapat mendorong penyelesaian masalah itu. Menurutnya, sejauh ini, penyelesaian soal pembayaran ganti rugi kilang minyak ini masih terkatung-katung. Pasalnya PTT Exploration dan Production Australasia (PTTEP), pihak yang bertanggungjawab mengulur-ulur waktu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembayaran ganti rugi.

Sebab, katanya, PTTEP meminta waktu penandatanganan MoU tersebut sampai akhir bulan September ini. Alasannya menunggu formasi kabinet di pemerintahan baru pimpinan PM Yingluck yang menunggu Menteri Energi baru.

Lebih lanjut dijelaskan, PTTEP menyatakan kesediaannya membayar klaim Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar US$ 3 juta. Namun angka itu lebih kecil yang diminta pemerintah sebesar US$ 5 juta. "Mereka sudah fix US$3 juta, tapi kami minta US5 juta karena ini sudah 2 tahun berjalan. Nanti akan dibahas kembali," papar Freddy, seperti mengutip dari kontan.co.id. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category