Other

Kasus Dwi Kewarganegaraan Arcandra Sebuah Pembelajaran?

img title


Depok, PetroEnergy.id –Arie Afriansyah, Ph.D, Chairman, Djokosoetono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa isyu Dwi kewarganegaraan menjadi suatu masalah tak bisa diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Sebab status warga negara yang mendua menjadi masalah serius karena menyangkut hak-hak konstitusional setiap warga negara. Hukum yang telah tegas mengatur larangan untuk kewarganegaraan ganda dianggap dilematis oleh diaspora Indonesia, sehingga muncul gagasan untuk merevisi UU No 12 Tahun 2006 tentang Dwi Kewarganegaraan. Di sisi lain, ada masalah keamanan nasional maupun loyalitas terhadap bangsa yang juga menjadi sorotan apabila dwi kewarganegaraan diberlakukan di negeri ini.

"Kasus mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar adalah sebagian kecil dari masalah dwi kewarganegaraan. Arcandra Tahar yang dipanggil pulang oleh Presiden Jokowi untuk membenahi sistem energi dan sumber daya mineral Indonesia ternyata memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat, saat akan menjabat posisi Menteri ESDM. Akibatnya, Arcandra Tahar sempat berstatus tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) karena dirinya secara hukum kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Kontroversi kembali berlanjut karena Arcandra kemudian mendapat ‘pengukuhan kembali’ atas kewarganegaraan Indonesia dari Menteri Hukum dan HAM RI." kata Arie dalam Seminar Nasional yang bertema: “Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Sebuah Bangsa” di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat, 21 September 2016.

Ditambahkannya; "Kasus Arcandara hanyalah sebagian kecil dari fenomena gunung es menyangkut permasalahan status kewarganegaraan yang dialami sebagian rakyat Indonesia. Pertanyaan yang selalu muncul, akankah Indonesia mengubah kebijakan untuk menganut dwi-kewarganegaraaan? Adakah ruang dalam hukum Indonesia untuk mengubah sistem kewarganegaraan? Dan kalaupun hal itu memungkinkan, kepada siapakah status kewarganegaraan ganda layak diberikan oleh negara?".

Untuk itu, kata Arie, permasalahan hukum atas status kewarganegaraan diaspora perlu mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah. Bukan sekadar menyikapinya sebagai masalah personal, tapi yang paling penting adalah memahami sisi positif maupun negatif dari kebijakan dwi-kewarganegaraan. Apakah perubahan kebijakan ini akan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa atau hanya untuk sebagian kelompok saja? Pertimbangan yang proporsional pun perlu diperhatikan bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki masalah atau menghadapi isu kewarganegaraan ini.

Arie melihat Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini belum menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan kearah dwi-kewarganegaraan secara penuh. Perubahan kebijakan yang pernah dilakukan mengenai isu ini adalah dimungkinkannya seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk berkewarganegaraan ganda terbatas hingga umur 18 tahun. Kemudian anak tersebut wajib memilih kewarganegaraan mana yang akan menjadi status berikutnya. Meskipun demikian, lanjutan permasalahan hukum tetap kerap terjadi dalam pelaksanaan dwi-kewarganegaraan terbatas ini. Isu hukum di bidang hukum keluarga ini pun sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan keluarga di Indonesia.

"Tapinya sikap pemerintah ini sangat dapat dipahami mengingat perubahan kebijakan atas kewarganegaraan ini sangat kompleks dan tidak hanya berakibat pada beberapa aspek kehidupan saja.Pengaruh akan terjadi di hampir setiap aspek kehidupan dimana seluruhnya terdapat konsekuensi hukum. Pengaruh baik positif dan negatif ini perlu diketahui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar kebijakan apapun yang diambil bukan karena pertimbangan sesaat dan kepentingan tertentu.Kebijakan ini diambil untuk memastikan kemaslahatan bangsa yang lebih besar dapat terpenuhi dan semangat nasionalisme serta kesatuan bangsadapat tetap terjaga." tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category