Maritime

Kapal Patroli KPLP KN P 337 Resmi Beroperasi

img title

Jakarta, petroenergy.id -  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan  melepas secara resmi pengoperasian Kapal Negara Patroli KPLP Kelas III KN. P 377 di Dermaga Pelabuhan Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kamis  (9/3/2017).

Dalam sambutan yang dibacakan Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ferdy Trisanto Kurniawan, Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono  mengatakan dalam sistem transportasi laut, penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan prioritas utama dan sangat penting karena menyangkut keselamatan jiwa manusia disamping kerugian materi yang tidak dapat dihindari.   

Untuk itu, dalam upaya memenuhi dan meningkatkan keamanan pelayaran, Pemerintah terus berupaya melakukan penambahan sarana dan prasarana termasuk armada kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang memadai.

Saat ini jumlah kapal patroli kelas I hingga kelas III yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 78 unit, terdiri dari Kapal Patroli Kelas I 7 unit, Kelas II 15 unit dan Kelas III  56 unit.

Adapun spesifikasi Kapal Patroli KPLP KN. P.377 memiliki panjang  28,5 m, lebar 5,4 m, tinggi  3.1 m, kecepatan 24 knot,  daya : 2 x 1.200 HP dan ABK  sebanyak 16 orang. Kapal Patroli  KN. P.377 dibangun di Galangan Kapal PT. Ben Santosa Surabaya berdasarkan kontrak  Nomor HH.01/KPL-III-F/PFKPLP/XI/2015 dengan waktu pengerjaan selama 13 bulan, dimulai dari November 2015 - Desember 2016. Adapun Nilai kontrak Rp 28,1 milliar dengan sumber dana APBN 2015-2016.

Sosialisasi keselamatan

Pada saat bersamaan juga dilaksanakan Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran   kepada para pengguna transportasi laut di wilayah Kotabaru. Acara ditandai dengan pemberian peralatan keselamatan pelayaran dan penyematan life jacket secara  simbolis.

Menurut Kepala Kantor KSOP Kotabaru, Aprianus Hangki,  kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Kotabaru ini merupakan bentuk aksi dari pelaksanaan Instruksi Nomor UM.008/I/II/DJPL-17 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kewajiban Nakhoda dalam Penanganan Penumpang Selama Pelayaran.

Instruksi ini bertujuan untuk menegaskan kembali aturan-aturan tentang keselamatan pelayaran yang sudah ada dan untuk mengingatkan UPT Ditjen Perhubungan Laut agar melaksanakan pengawasan terhadap implementasi dan aturan-aturan tersebut. Selain itu, instruksi ini juga untuk mengingatkan kembali kepada para operator dan pengguna jasa agar menaati dan mengimplementasikan aturan-aturan tentang keselamatan pelayaran.

Dalam Instruksi tersebut, Dirjen Perhubungan Laut  menginstruksikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memerintahkan kepada seluruh pemilik perusahaan pelayaran, keagenan dan nakhoda agar sebelum melakukan pelayaran harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2008.

Instruksi ini juga memastikan nakhoda agar melakukan beberapa hal berikut sebelum kapal berlayar, antara lain adalah kesesuaian antara jumlah penumpang dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada di atas kapal yang memiliki tiket serta kewajiban bagi kapal tradisional yang memuat penumpang wajib memakai jaket penolong (life jacket). (san)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category