Energy

Kalau BUMN Tak Sanggup, Pemerintah Akan Mendanai Kilang Mini Blok Natuna

img title

Jakarta, petroenergy.id - Pemerintah akan membangun kilang minyak mini berkapasitas sekitar 20.000 barel per hari di Blok East Natuna, ini selain sebagai symbol kedaulatan Negara kilang mini tersebut juga sebagai fasilitas bersama blok-blok migas lainnya.


Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan, semula penggarapan proyek kilang minyak mini Natuna ditawarkan kepada badan usaha (BUMN). Namun itu, kalau tidak ada badan usaha yang berminat, maka pembangunan kilang akan menggunakan dana Pemerintah.

Menurut Wiratmaja Puja, kilang minyak mini akan di bangun di tengah laut tepatnya di ujung kepulauan Natuna.  Selain agar dapat digunakan bersama-sama dengan blok migas lainnya, pembangunan kilang juga dilakukan demi kedaulatan negara.

Diakuinya, membangun kilang di laut dari segi  teknologi tidak ada masalah. Namun, dari segia biaya pembangunan kilang mini di laut relatif mahal dibandingkan di darat. “Membangun kilang minyak mini di tengah laut itu keuntungannya kecil banget. Malahan mungkin tidak ada untung.Tapi, semakin besar kilang yang dibangun, semakin besar untuk profitnya,” kata Wiratmaja Puja di Jakarta, Jumat lalu.

Dijelaskan, kapasitas kilang minyak mini Blok Natuna akan disesuaikan dengan produksi minyak Blok East Natuna yang diperkirakan sekitar 7.000-15.000 barel per hari. Investasi untuk pembangunan kilang minyak mini ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 250 miliar

Menurut rencana Pemerintah terlebih dululu akan memproduksi cadangan minyak di Blok East Natuna, menyusul gasnya. Proses ini diperkirakan makan waktu 3 tahun atau sekitar tahun 2019. Minyak yang akan diproduksikan ini, rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sekitar Natuna, antara lain untuk bahan bakar kapal TNI.

Wiratmaja mengatakan, Blok East Natuna memiliki 2 level, di mana level atas merupakan gas dan level bawah adalah minyak. Cadangan gas di East Natuna diperkirakan 4 kali lipat dari Blok Masela.

Untuk pengembangan gas ini, katanya, sedang dilakukan kajian teknologi dan market review oleh Pertamina yang memakan waktu 2 tahun. Namun Pemerintah telah meminta agar BUMN tersebut mempercepat waktunya menjadi 1,5 tahun atau tahun 2017 sudah dapat ditetapkan PSC barunya. (mk)  

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category