Energy

KADIN Dorong Percepatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

img title

Jakarta, petroenergy.id - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla, mengatakan, pemerataan listrik akan mendorong kemajuan perekonomian di suatu wilayah, namaun sayangnya pemerataan ini tak kunjung datang dan bahakan kesenajangan rasioa elektrifikasi di Indonesia makain dirasakan oleh masyarakat di daerah terpencil.

 

Hal itu dismapaiakan Halim Kalla dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional KADIN Bidang Energi baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup, yang berlansung di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (29/11)

 

“Ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator penting mengukur kemajuan suatu wilayah. Tetapi sampai saat ini, masih terdapat kesenjangan rasio elektrifikasi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan bahkan dengan daerah terpencil. Kadin berminat untuk segera mengaliri Iistrik ke 12.695 desa di Indonesia yang saat ini tidak memitiki Iistrik sama sekali dengan menggunakan sumber daya energi terbarukan. Kami berusaha mengumpulkan dana USD8 miliar hibah dan pinjaman lunak untuk membiayai program ini," Halim Kalla.

 

Berdasarkan pada Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sebanyak 9,9 juta masyarakat Indonesia belum mendapatkan alGes Iistrik. Saat ini rasio Elektrifikasi nasional berada di kisaran 87% dan pemerintah menargetkan pada 2019 rasio itu naik menjadi 97%.

 

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah memberikan penugasan khusus kepada PT Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk menjamin ketersediaan Iistrik di Tanah Air. Namun, sampai saat ini, masih banyak wilayah yang belum dapat menikmati listrik. Tak mengherankan bila pemerintahan pun memasang percepatan pengembangan pembangkit Iistrik sebagai salah satu prioritasnya. Adalah megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (Mw) yang disebut berbagai kalangan sebagai proyek ambisius.

 

Langkah pemerintah diperkuat dengan disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2016-2025. RUPTL tersebut sebagai upaya untuk mengakselerasi penerangan di wilayah terpencil utamanya Indonesia bagian Timur, dengan memprioritaskan penerangan di 12.695 desa  yakni desa-desa pedalaman, terpencil dan sulit dijangkau oleh PLN.

 

“Kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh pemerintah. Kami, dari pihak swasta juga berniat untuk berkontribusi Iangsung dalam pengadaan Iistrik di daerah pedesaan untuk menyokong kebutuhan rumah tangga dan industri di sana‚ Tentunya kami juga mengharapkan adanya dukungan payung hukumnya seperti apa, apakah harus ada Peraturan Menteri-nya dan sebagainya” ungkap Halim.

Dia mengatakan, meski pengadaan listrik diIakukan oleh swasta, namun tetap dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, hingga terkait pada ketentuan tarif Iistriknya.

 

“Listrik merupakan syarat utama pembangunan di wilayah pedesaan sehingga perlu didorong segera pemenuhannya dengan memenuhi empat syarat yaitu merata, ramah lingkungan, handal dan terjangkau,” kata Halim.

 

Menurutnya, tidak ada cara yang lebih cepat, Iebih terukur dan lebih terbukti dampaknya dalam memberikan pertumbuhan ekonomi selain penyediaan listrik yang merata dan handal kepada masyarakat di desa-desa.

 

Seperti diketahui, berdasarkan pada data Kementerlan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Alokasi dana desa untuk desa-desa di seluruh Indonesia tahun 2016 mencapai Rp 47 trlliun. Desa yang paling kecil menerima dana sebesar Rp 600 juta dan yang terbesar Rp 900 juta. Nilai ini naik sebesar 100 persen dibanding tahun 2015.

 

Menurut Halim, desa-desa tersebut seharusnya dapat menggunakan dana desa sebagal penjaminan atas investasi/cicilan terhadap pembangkit Iistrik terdistrbusi dengan teknologi Surya dan Biomassa atau kombinasl keduanya.

 

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, lanjut dia, diharapkan secepatnya merampungkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) agar dapat mempercepat pembangunan pembangkit-pembangkit Ilstrik Skala kecil dan menengah untuk desa-desa di wilayah mereka.

 

Halim menjelaskan, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomassa membutuhkan dukungan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang solid dari Pemda propinsi dan kabupaten. Untuk tenaga surya, membutukan 1-1.5 Ha untuk setiap 1 MW dan untuk biomassa membutuhkan lahan hutan energi 100-200 Ha untuk memasok 1 MW.

 

Energi Terbarukan dan Kelestarian Lingkungan

 

Negara-negara maju berkewajiban dalam memberikan bantuan hibah dan teknis kepada Indonesia sebagai negara berkembang dalam membangun proyek-proyek Energi Terbarukan dan menjaga kelestarian lingkungan baik di dalam kawasan hutan dan pesisir karena dampak dari penggunaan energi fosil dan kerusakan |ingkungan akan dirasakan oleh semua penduduk dunia tanpa pandang bulu.

 

Seperti diketahui, Komitmen Indonesia dalam COP 21 di paris adalah membangun hutan sosial sebesar 12.7 juta Ha yang akan menjadi fondasi pelestarian lingkungan dan usaha mensejahterakan penduduk miskin di desa-desa serta mengurangi emisi karbon sebesar 29-40% sebelum tahun 2030.

 

Negara-negara maju berkomltmen membantu negara-negara berkembang dengan pendanaan sebesar USD 100 milyar/tahun sebelum 2020 dan akan dinaikkan terus porsinya, untuk menjaga tingkat pemanasan global dibawah 2 derajat celcius dan diusahakan semaksimal mungkin dibawah 1.5 derajat celcius.

Efek pemanasan global diatas 2 derajat celcius bagi Indonesia sendiri adalah diperkirakan sedikitnya 2000 Iebih pulau dl wilayah Indonesia tenggelam dan 42 juta penduduk harus mengungsi dari wilayah pesisir. Prediksi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI ini dapat terjadi paling lambat tahun 2050 apabila dunia tidak membatasi emisi karbon dari penggunaan energi fosil.

 

"Masa depan dunia akan sangat bergantung pada kemampuan kita semua berkolaborasi dalam pengembangan teknologi ramah |ingkungan, penguatan institusi lokal dan perluasan akses dana-dana publik untuk membiayai proyek-proyek energi Terbarukan dan Restorasi Lingkungan di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara berkembang," tandas Halim.

 

Terkait hal ltu, pihaknya mengaku telah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kadin Indonesia dengan EuroChamber, melalul ken'asama diantara perusahaan dari Indonesia dengan Eropa.

“Kerjasama lni memberikan bentuk konkret kepedullan masyarakat dan pemerintah negara maju dalam mencari solusi pembahan iklim, pengentasan kemisklnan, dan pemenuhan energi bagi seluruh lapisan masyarakat dl negara berkembang sepertl Indonesia. Kita harapkan Energi Terbarukan dl tanah air semakln berkembang,” pungkasnya. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category