Other

Kadin Bidang Perhubungan Beri 24 Masukan Ke Kemenkeu

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan menggelar audiensi untuk menindaklanjuti masukan pelaku usaha selama ini. Ia mengatakan, sedikitnya terdapat 24 masukan yang diajukan pihaknya kepada Kementerian Keuangan. Masukan-masukan tersebut mencakup seluruh jenis industri pada bidang perhubungan.

"Seluruh masukan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Masukan-masukan yang kami sampaikan ini pada akhirnya bertujuan untuk mendorong industri perhubungan nasional memiliki daya yang tinggi, sehingga dapat sejajar dengan industri perhubungan negara-negara lainnya,” katanya, Jumat (10/06/2016). Adapun 24 masukan yang diberikan Kadin Indonesia kepada Kementerian Keuangan antara lain;

Sektor Perhubungan Udara :

1. Hasil Paket Kebijakan Ekonomi

• PPN bea masuk komponen pesawat terbang nol persen petunjuk pelaksanaan-nya belum keluar dari Kementerian Keuangan/ Dirjen Pajak.

• Bea masuk nol persen spare part pesawat petunjuk pelaksanaan-nya dari bea cukai belum ada. Baru ada dari KM Keuangan.

2. Pajak lease pesawat yang masih abu-abu, di negara ASEAN tidak dikenakan.

3. PP 11 tahun 2015 tentang pendapatan negara non pajak dari moda transportasi yang tidak sesuai pengenaan-nya. Revisi-nya masih belum ada.

4. Pengenaan PPn BM Pembelian Pesawat Pribadi sebesar 50% agar dapat dipertimbangkan kembali.

Sektor Perhubungan Darat :

1. Bebas pajak saat mutasi kendaraan dari milik pribadi ke badan hukum bagi yang sudah punya ijin angkutan umum dalam rangka penerapan UU 22/2009.

2. Penghapusan PPh 23 badan untuk angkutan barang.

3. Bebas bea masuk untuk angkutan umum plat kuning.

4. Tingkat bunga pinjaman usaha angkutan umum sama dengan KUR.

5. Tax holiday bagi perusahaan angkutan umum selama 3 tahun.

Sektor Perhubungan Laut :

1. PPN BBM untuk kapal agar dihapuskan karena menjadikan salah satu faktor biaya logistik tinggi.

2. Implementasi corporate taxuntuk kapal asing sebesar 2,6% harus konsisten.

3. Pajak Bea Masuk dan Pengurusan impor atas komponen/sparepart kapal yang ditunda 4 tahun dapat dipermudah dan bea masuk dan pajak-pajaknya diusulkan untuk dihapuskan.

4. PP no. 11 tahun 2015 tentang PNBP khusus jasa navigasi VTS dibebaskan, karena tidak ada service yang digunakan.

5. Kebijakan Moneter :

• Penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di sektor pelayaran.

• Mendorong Pemerintah melalui Perbankan dan/atau lembaga non-bank untuk memberikan insentif bunga yang kompetitif bagi dunia pelayaran.

Sektor Sarana Dan Prasarana Perhubungan :

1. Upaya pemerintah untuk menerapkan single windows pengurusan perizinan dari kementerian dan lembaga melalui Portal National Single Windows, dan menetapkan Indonesia Single Risk Management dalam sistem INSW diharapkan dapat mendorong para eksportir dan importer mempercepat pengurusan perizinan.

2. Untuk itu perlu adanya kepastian standar waktu penyelesaian, kehandalan portal dan kemudahan akses serta sosialisasi yang cukup, sehingga proses pre clearance akan dapat dipersingkat dan upaya menurunkan Dwelling Time lebih mudah dicapai.

3. Perlu adanya standar produktivitas nasional pelayanan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sehingga waktu tunggu dan waktu kapal sandar di Pelabuhan bisa diprediksi, jika pelabuhan tidak dapat memenuhi standar maka dilakukan pengurangan tariff pelayanan.

4. Selain itu, untuk menjamin kelancaran keluar masuknya barang ke pelabuhan, di perlukan akses jalan yang bagus dengan lebarnya memadai sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

Sektor Terminal Peti Kemas

1. Memberikan kemudahan/fleksibilitas dalam penggunaan mata uang dengan pihak asing untuk transaksi terjadi dalam wilayah Indonesia. (membolehkan secara selective transaksi dengan dua mata uang contoh Rupiah dan USD misalnya).

2. Untuk transaksi dengan perorangan dan badan hukum Indonesia tetap menggunakan mata uang Rupiah.

Sektor Galangan Kapal

1. Dikeluarkan PP 69 tahun 2015 yang membuat PPn tidak dipungut, ditambah PMK 192, tapi antara PP 69 dan PMK 192 terjadi inkonsistensi, karena PPN yg tidak dipungut hanya yang penjualan kapal terkait alutsista (HANKAM) dan perusahaan Pelayaran. sedangkan kondisi saat ini pengusaha perkapalan tidak ada pembelian. Pembelian hanya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan KKP. Pajak langsung dipotong oleh Kementerian Perhubungan dan KKP karena instansi tersebut tidak termasuk yang terkena pembebasan PPn. Pihak Galangan Kapal tidak bisa me-retritusi PPn yang sudah dipungut sebelumnya.

2. Pembebasan bea masuk komponen kapal yang sekarang diberikan dalam fasilitas BMDTP (Bea masuk ditanggung Pemerintah) segera dirubah menjadi bea masuk nol persen, karena sudah terbukti fasilitas BMDTP tidak dapat digunakan oleh Galangan Kapal karena mekanismenya tidak sesuai proses bisnis galangan kapal.

3. Pemerintah segera menyederhanakan pajak usaha galangan kapal karena saat ini Galangan Kapal dikenakan pajak yang berlapis seperti contoh 2% PPh pasal 23 dan kemudian masih dikenakan corporate tax badan usaha atas laba.

4. Pemerintah diharapkan dapat memberikan PPh final kepada Industri Galangan Kapal seperti yang telah diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category