Other

Jonan-Arcanda Harus Lanjutkan Reformasi Sektor ESDM

img title

 


Jakarta, Petroenergy.id -- Pasca penangakatan duet Jonan-Arcandra sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) yang baru, bebagai tuntutan akhirnya datang.

Direktur IESR, Fabby Tumiwa menyatakan bahwa duet Jonan-Arcandra harus melanjutkan reformasi di Kementrian ESDM. "Termasuk diantaranya mempertegas soal soal Blok Masela, revisi PP 79/2010, ijin ekspor mineral freeport, hilirisasi tambang dan implementasi target elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan adalah agenda prioritas." kata Fabby kepada PetroEnergy 17 Oktober 2016.

Sementara itu, Koordinator PWYP (Publish What You Pay) Indonesia, Maryati Abdullah menyatakan,reformasi dan perbaikan di ESDM yang selama ini telah dicanangkan, harsu diwujudkan dengan rencana strategis dan program-program reformasi unggulan yang telah diletakkan pondasinya oleh Menteri sebelumnya.

Untuk perwujudan ketahanan energi, katanya, Jonan harus mampu memecahkan pemenuhan energi yang efisien-terjangkau dan bernilai tambah bagi industri-perekonomian dan masyarakat, misalnya persoalan tingginya harga gas di dalam negeri, pembangunan kilang-kilang minyak-baik untuk pengolahan (refinary) maupun penyimpanan (storage) agar BBM terjangkau dan BUMN lebih efisien, serta pengembangan energi baru terbarukan yang berkelanjutan – dengan memperhatikan indikator capaian target bauran energi nasional.

Kemudian untuk pengelolaan sumberdaya migas yang fair, kredibel dan akuntabel. Jonan harus dapat memastikan pengelolaan industri migas jauh dari ketidakadilan yang disebabkan oleh aksi-aksi mafia migas – memastikan bahwa proses eksplorasi-eksploitasi yang berjalan memberikan nilai tambah/efek berganda bagi kegiatan ekonomi masyarakat domestik dan sekitar, tidak menjadi arena perburuan rente (rent seeking) dan konflik kepentingan antara pejabat atau pembuat kebijakan publik-pebisnis-dan politisi; Proses penjualan minyak bagian negara dan pengelolaan pendapatan dan bagi hasil yang se-transparan mungkin; meningkatkan pengawasan kinerja industri migas serta pengembangan teknologi dan insentif bagi penelitian dan pencarian cadangan-cadangan sumber minyak.

Perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara (Minerba) yang konsisten, memberikan nilai tambah, berdaulat, seta tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. Jonan dan segenap jajaran di Kementerian ESDM harus memegang teguh idealisme pelaksanaan UU No.4/2009 dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya enegi dan batubara yang adil dan berkelanjutan.

Penguluran kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (relaksasi) harus dihentikan – dan dicarikan solusinya. Begitu juga dengan pengawasan pengusahaan sektor Minerba, mulai dari pemberian ijin, pelaksanaan standar pertambangan-keamanan-dan keselamatan manusia maupun alam, serta mencegah adanya kokflik sosial dan lingkungan harus diutamakan dalam penataan sektor minerba.

Jonan dinilai memiliki latar belakang yang berkaitan dengan industri (sebelumnya sektor keuangan, transportasi dan perhubungan) – sehingga sudah seharusnya bisa berlaku tegas terhadap pelaku-pelaku industri yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu, baik di industri migas maupun industri mineral dan batubara.

"Misalnya, Jonan harus berani menegur dan memberi sanksi pengusaha migas yang bandel, trader gas yang tidak mau membangun infrastruktur, pelaku penyelundupan minyak (illegal taping), penyelundupan BBM, penambang ilegal, pengekspor bahan tambang ilegal, pemberi ijin tambang melalui suap, pemain proyek di pengadaan listrik, dan lain sebagainya”. ujarnya.

“Integritas, sistem pengendalian dan pengawasan merupakan instrumen penting yang harus dikembangkan oleh Kementerian ESDM di berbagai lini." tandas Maryati kepada media 17 Oktober 2016 di Jakarta. (adi)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category