Oil & Gas

Januari 2017 Gross Split Diberlakukan, Apa kata Pengamat?

img title


Jakarta, petroenergy.id -- Pemerintah sedang menyusun Permen ESDM tentang kontrak bagi hasil gross split. Ditargetkan aturan ini dapat diberlakukan awal tahun 2017. "Target awal tahun aturan sudah ada. Insha Allah kita targetkan bulan Januari,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/12) seperti megutip laman migas.esdm.go.id

Dia menjelaskan, kontrak bagi hasil gross split ini akan diberlakukan untuk kontrak baru. Sementara untuk kontrak lama, tetap dihormati dan tidak mengalami perubahan. Kontrak bagi hasil gross split dinilai Pemerintah lebih simpel dan prosesnya juga lebih cepat. Dengan gross split, maka tidak ada lagi cost recovery yang biasanya harus dikembalikan Pemerintah karena seluruh biaya operasi ditanggung oleh KKKS.

Gross split telah diberlakukan untuk pengembangan migas non konvensional yang tercantum dalam Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Menanggapi hal ini, Maryati Abdullah, Koordinator PWYP mengatakan bahwa gross split bisa dikatakan sebagai bentuk inovasi dalam skema PSC dimana dapat dianggap dalam kerangka Kontrak Kerja Sama. Bedanya bahwa pembagian split dilakukan sebelum pengurangan cost recovery dan investment credit (jika ada). “Pada prinsipnya masih memenuhi prinsip Kontrak Bagi Hasil”, katanya

"Gross split menurut Pemerintah dilakukan untuk menarik investor dan terlebih juga mengurangi resiko pemerintah itu sendiri. Dan pemerintah berencana untuk menerapkannya secara opsional, terutama bagi ladang-ladang migas unkonvensional seperti CBM atau Shale Gas.” jelasnya kepada petroenergy, Senin 12 Desember 2016.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category