Other

Isyu Status Kewarganegaraan Arcandra Hambat Agenda Reformasi Sektor ESDM?

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Fabby Tumiwa, Direktur IESR, menyatakan ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja pada Kementeriaan ESDM. "Dikhawatirkan ini juga bisa menghambat agenda reformasi sektor energi dan mineral," kata Fabby dalam keterangan pers yang diterima PetroEnergy Minggu 14 Agustus 2016.

Sebab, kata dia, dengan adanya tudingan bahwa Acandra menjadi WN (Warga Negara) AS atau pernah menjadi WN AS dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagai konsekuensinya, dapat berpotensi mempengaruhi penilaian publik dan pelaku usaha untuk keputusan-keputusan yang melibatkan kepentingan perusahaan minyak dan mineral asal asas yg memiliki proyek di Indonesia, misalnya pada proyek IDD (Indonseia Deepwater Developmenet) oleh Chevron dan perpanjangan kontrak Freeport.

"Dengan situasi yang serba tidak jelas ini pemangku kepentingan dapat kehilangan kepercayaan terhadap integritas menteri ESDM, dan juga kepada Presiden," tambahnya.

Maka selama status Menteri ESDM menggantung, arahan dan keputusan strategis menteri ESDM bisa kurang diterima oleh pemangku kepentingan dan oleh jajaran internal Kementerian ESDM. Publik dan pemangku kepentingan dapat mengartikan bahwa Menteri yg menjadi liabilitas Presiden rentan diganti sewaktu-waktu sehingga arahan kebijakannya tidak dinilai dengan serius.

Untuk itu, Fabby merasa Presiden perlu membuat klarifikasi tentang status kewarganegaraan Menteri ESDM yang sebenarnya, dan mengambil tindakan yang sepatutnya sesuai peraturan perundangan, dalam rangka menyelamatkan kepercayaan publik, reformasi sektor ESDM, dan agenda-agenda prioritas Presiden sendiri.

"Sektor ESDM memerlukan nakhoda yang berintegritas, cerdas, dan mumpuni untuk membawa sektor ini kearah yang lebih baik," tukasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category