Investment

IRESS Dukung Pemerintah Bentuk BUMN Geothermal Khusus Yang Besar

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Dalam sektor kelistrikan saat ini sedang terjadi peningkatan dominasi listrik swasta (Independent Power Producer, IPP) melalui proyek pembangkitan tenaga listrik35.000 MW, serta penguasaan investor asing dan swasta yang lebih dominan dibanding BUMN dalam penyediaan PLTP.

Dengan skema take or pay yang berlaku saat ini, ditambah dengan penentuan reserve margin yang berlebihan, maka lambat laun biaya pokok penyediaan (BPP) listrik akan semakin tinggi, sehingga konsumen listrik pun harus membayar tarif listrik yang lebih mahal.

Terkait hal itu, Pimpinan IRESS, Marwan Batubara mendukung rencana pemerintah yang ingin membentuk BUMN geothermal yang besar di Indonesia. Apalagi hal tersebut merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai pemilik SDA geothermal, tentu saja rakyat akan mendukung jika pengelolaannya berada di tangan BUMN secara dominan. Hal ini sekaligus akan menjadi koreksi atas dominasi BUMN yang minim di sektor migas (sekitar 20%) atau sektor minerba (sekitar 10%). Namun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh PGE sendiri, tanpa hams melibatkan PLN yang sepatutnya berkonsentrasi di sisi hilir.

IRESS menganggap bahwa dominasi IPP dalam penyediaan listrik nasional merupakan kondisi serius yang mendesak untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, dibanding membebani dengan tambahan tugas di sisi hulu melalui pembentukan BUMN baru bersama PGE, justru jauh lebih mendesak bagi PLN untuk meningkatkan dominasi pembangunan pembangkit listrik di sisi hilir. Misalnya dalam proyek 35.000 MW, PLN harus ditugasi oleh pemerintah untuk membangun 25.000 MW dibanding hanya sekitar 5.000 MW pada saat ini.

BUMN geothermal yang besar dapat terbentuk jika pemerintah memberi lebih banyak penugasan kepada PGE untuk mengelola lapangan-lapangan geothermal yang potensial. Pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran subsidi khusus di APBN untuk mendanai kegiatan eksplorasi lapangan geothermal bagi BUMN. Pemerintah pun seharusnya memberi jaminan atas pinjaman yang dilakukan BUMN untuk pengembangan PLTP.

Terkait masalah harga jual uap atau listrik yang disebutkan Menteri Rini atau Deputi Meneg BUMN sering menjadi penghambat, mestinya pemerintah menggunakan wewenang yang dimiliki untuk menetapkan harga. Hak pemerintah tersebut dijamin oleh Pasal 22 UU No.21/2014, dan tidak ada opsi bagi BUMN untuk tidak mematuhi. Kementrian ESDM pun telah mempersiapkan Permen tentang metode slidmg tanf yang tidak lagi memerlukan negosiasi harga. Sehingga negosiasi harga yang disebutkan sebagai penghambat pengembangan PLTP tidak lagi relevan menjadi alasan untuk dilakukannya merger.

Kementerian BUMN menyatakan penggabungan PGE ke PLN akan mempercepat pengembangan PLTP. Padahal pengembangan panas bumi merupakan proses standard yang sulit dipercepat karena adanya merger. Malah sebaliknya, hal tersebut dapat memperlambat pengembangan karena proses birokrasi pengambilan keputusan akan lebih panjang mengingat akan adanya keterlibatan manaj emen PLN.

IRESS cukup khawatir tentang adanya agenda tertentu dibalik rencana pengambilalihan saham PGE, misalnya keinginan PLN untuk meningkatkan leverage guna meningkatkan kemampuan keuangan korporasi. Jika hal tersebut benar, maka prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut atas perusahaan yang telah menerbitkan 0in gasi seperti Pertamina dan PLN harus dipenuhi.

Pembentukan BUMN khusus geothermal dapat pula mengarah pada langkah lebih lanjut berupa penawaran saham kepada publik (IPO) di bursa saham. Jika langkah tersebut akhirnya diambil, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa lamban laun pemilikan pemerintah di BUMN tersebut akhirnya akan menjadi minoritas, sehingga penguasaan negara atas SDA sesuai Pasal 33 UUD 1945 akan hilang. Oleh sebab itu, tentu saja rencana penguasaan saham PGE oleh PLN tersebut harus ditolak. (ADI)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category