Business

Invoice Sampai Berulang Tahun, APMI Desak Ada Klausul Jasa Penunjang Di RUU Migas

img title


Jakarta, PetroEnergy.id -- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi
Indonesia (APMI) Wargono Soenarko, berharap kepada pemerintah dan DPR untuk memasukkan klausus jasa
penunjang hulu migas dalam revisi UU Migas.

"Klausul ini sangat penting agar perusahaan pemboran migas dan KKKS bisa saling tidak tunduk pada
kontrak kerja sama. Contohnya urusan piutang inovice kami yang waktu tagihannya sampai berulang tahun alias 12 bulan lebih. Padahal ada perjanjian hanya dua bulan saja harus segera dilunasi. Tapi KKKS yang nakal berani menyepelekan tagihan ini." Wargono kepada media di kawasan Setia Budi, Jakarta, Rabu (5/10).

"Bahkan KKKS yang sudah berproduksi pun ada yang tidak mau bayar. Ini kan sangat tidak adil bagi kami," tambahnya.

Mengapa KKKS nakal berani melanggar perjanjian? "Sebab mereka tahu dasar hukum yang kuatnya tidak ada. Jika masuk ke pengadilan kasus ini jadi kurang begitu kuat. Untuk itulah kami butuh ini dimasukkan dalam UU Migas baru," jelasnya.

Usulan agar jasa penunjang hulu migas dimasukkan dalam revisi UU Migas, sambung dia, juga sudah
disampaikan APMI kepada DPR. Karenanya, APMI berharap, revisi UU Migas agar secepatnya disahkan oleh
pemerintah dan DPR.

"Saya berharap DPR mendengarkan ini. Sebab ini bukan saja mengenai polemik bisnis. Ini juga agar perusahaan jasa migas nasional jadi bisa berkembang dan tidak diruwetkan oleh masalah-masalah yang tidak jelas seperti ini." tandasnya.

Asal tahu saja, saat ini jumlah piutang APMI yang masih belum dibayarkan KKKS jumlahnya mencapai 300 juta dolar AS. Jumlah itu tentu saja menimbulkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan jasa penunjang migas tersebut menjadi tidak stabil. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category