Oil & Gas

Inilah 13 Isu Strategis Migas Nasional

img title

Bali, petroenergy.id – Terdapat 13 isu strategis migas antara lain East Natuna, Masela, Mahakam, pembangunan kilang minyak baru sampai pada Museum Gawitra.

Ketika bicara pada Forum Komunikasi Keselamatan Migas 2016 di Hotel Inaya Putri Bali, akhir pekan lalu, Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan, dari 13 isu tersebut satu diantaranya  Blok East Natuna yang perlu percepatan pembangunannya, karena blok tersebut memiliki cadangan yang besar.

“Oleh karena itu, kita akan memproduksikan minyaknya dulu, sedangkan gas yang CO2-nya banyak akan dikembangkan selanjutnya,” kata Wiratmaja Puja.

Menurutnya, jika Blok East Natuna tidak sgera dipercepat pembangunnannya dikhawatirkan ada Negara lain yang memaikan garis perbatasan di kawasan Natuna tersebut yang bias mengakibatkan Indonesia kehilangan kedaulatan.

Isu kedua masalah Masela,di mana kilang Blok Masela telah ditetapkan Presiden akan dibangun di darat. Cadangan gas Lapangan Abadi diperkirakan sebesar 10.73 TCF dan rencana produksinya 1.200 MMSCFD. Kontrak kerja sama WK Masela ditandatanganu pada 16 November 1998. Lapangan gas Abadi berlokasi di Laut Arafura dengan kedalaman laut antara 400 meter sampai dengan 800 meter.

“Pemerintah butuh masukan bagaimana mengembangkan Masela dan bagaimana mempercepat pembangunannya. Karena, berdasarkan usulan awal, waktunya lama sekali. Kita targetkan FID 2018, sebelumnya sekitar tahun 2022,” tandas  Wiratmaja Puja dikutip www.migas.esdm.go.id, Edisi Senin (28/8).

Isu strategis lainnya adalah pengembangan WK Mahakam. Kontrak kerja sama WK ini ditandatangani 6 Oktober 1966, telah diperpanjang dan berakhir 31 Desember 2017. PT Pertamina ditugaskan  sebagai pengelola berikutnya,   terhitung 1 Januari 2018, share down ke Total dan Inpex maksimal 30 persen.

IDD Bangka dan Jangkrik juga menjadi isu strategis di hulu migas. Cadangan gas IDD Bangka  diperkirakan 100,41 BSCF. Peak produksinya diperkirakan sekitar 110 MMSCFD. Cadangan gas Gendalo diperkirakan 882,45 BSCF dan Gehem 697,99 BSCF. Sementara untuk IDD Jangkrik yang dioperatori ENI Muara Bakau B.V., saat ini floating processing unit (FPU) sudah berada di Pulau Karimun (70%). Targetnya pada Oktober telah selesai dan dimobilisasi ke lokasi lapangan. Hingga saat ini telah dilakukan pengeboran 10 sumur dan rencana produksinya pada Juli 2017.

Isu ke lima, insentif eksplorasi laut dalam. Pemerintah telah menyiapkan alternatif perubahan ketentuan fiskal, antara lain terkait kontrak,cost recovery, pajak dan komitmen eksplorasi.

“Dibandingkan negara lain, terlihat Indonesia bagian negaranya besar dan IRR rendah sekali. Ini tantangan bagi kita bagaimana bisa membuat posisinya naik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Bagaimana membuat investor tertarik berinvestasi laut dalam ke Indonesia. Apakah perlu regulasi baru, pemberian insentif dan sebagainya. Kita memerlukan masukan para ahli,” tandas Wiratmaja Puja.                                                                              

Lebih lanjut Wirat memaparkan, dari sisi penemuan migas, di Indonesia dibutuhkan waktu rata-rata 15 tahun mulai dari awal hingga produksi. Padahal di Malaysia, membutuhkan waktu 7 tahun dan Brunei Darussalam hanya 5 tahun.

 

Pipa jumper WNTS-Pemping  merupakan isu strategis ke enam. Pemerintah telah menugaskan PT PGN untuk membangun pipa sepanjang 5 km agar gas dari Natuna bisa dialirkan ke Batam. Pipa ini berkapasitas 120 MMSCFD.

Pembangunan kilang minyak baru dan peningkatan kapasitas kilang yang telah ada, direncanakan berjumlah 6 proyek. Kilang minyak Tuban diharapkan beroperasi tahun 2021 dan  Kilang Bontang tahun 2023. PLBC Cilacap ditargetkan 2018 dan RDMP Balikpapan 2019. Sedangkan untuk tahun 2022, ditargetkan dapat rampung RDMP Cilacap. Sedangkan RDMP Dumai dan Balongan diharapkan selesai tahun 2023.

Isu strategis lainnya yaitu rencana pembangunan kilang minyak mini di 8 lokasi yaitu Sumatera Utara, Selat Panjang Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Maluku.

RUU Migas pada saat ini masih merupakan inisiatif DPR. Namun Pemerintah tetap berdiskusi dengan para ahli. Salah satu kelemahan UU Migas Nomor 22 tahun 2001 adalah tidak menyentuh industri penunjang. Pemerintah mengusulkan agar pada UU yang baru nanti, diatur secara tegas mengenai industri penunjang migas.

Terkait pembangunan infrastruktur, Pemerintah dengan menggunakan dana APBN telah membangunan infastruktur untuk masyarakat. Misalnya, memberikan konverter kit untuk nelayan, membangun SPBG dan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Berdasarkanroadmap hingga 15 tahun mendatang, dibutuhkan US$ 48,2 miliar untuk membangun infrastruktur migas.

Isu selanjutnya adalah pembangunan cadangan energi. Pada saat ini, Indonesia tidak memiliki cadangan penyangga energi. Hal ini membuat saat harga minyak rendah, Indonesia tidak dapat menyimpan BBM sebagai tabungan. Sebaliknya saat harga minyak tinggi, Indonesia harus menanggung beban subsidi BBM yang membengkak. Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi.

 

Terakhir adalah keberadaan Museum Gawitra yang kini tidak beroperasi karena bangunannya rusak. Padahal, museum ini sangat penting sebagai sarana belajar untuk anak-anak dan mahasiswa sebagai  generasi penerus bangsa. (mk)

 

 

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category