Global

Ini Dia Sembilan Catatan LSM Bagi Nawacita Jokowi-Jk Di Sektor ESDM

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengklasifikasi terdapat 9 aspek utama dari program-program Jokowi-JK khususnya sektor energi dan sumberdaya mineral: (1) Aspek regulasi, ketahanan dan penegakan hukum; (2) Aspek pemberantasan korupsi; (3) Aspek produksi dan penerimaan negara dari sektor Sumberdaya Alam; (4) Bidang ketahanan energi; (5) Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri SDA; (6) Renegosiasi kontrak pertambangan; (7) Investasi, perdagangan dan pengembangan industri; (8) Aspek sosial : mengatasi konflik, memperhatikan hak masyarakat sekitar tambang; dan (9) Tata kelola kelembagaan.

Ia menyatakan, dalam Pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun berjalan untuk mewujudan Nawacita setidaknya ada 9 aspek yang harus digaris bawahi.

“Pertama, di aspek regulasi, ketahanan dan penegakan hukum. Di satu sisi, terdapat upaya pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan, baik IUP OPK (Ijin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi Khusus) maupun IUP yang berstatus Non Clean & Clear (CnC), dimana telah dilakukan pencabutan sekitar 1000 IUP yang Non-CnC sehingga saat ini terdapat 6384 IUP CnC dan 3682 Non CNC. Juga pembentukan “Task Force Lubang Tambang” untuk merespon laporan masyarakat terkait ribuan lubang tambang di Kalimantan Timur yang menimbulkan korban jiwa, penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) serta pro aktif dalam mendorong pembahasan Revisi UU Migas dan Revisi UU Minerba. Di sisi lain, janji presiden Jokowi untuk melakukan moratorium izin tambang belum terealisasi, tindak lanjut rekomendasi “Task Force Lubang Tambang” yang jalan di tempat termasuk tidak adanya sanksi bagi pelaku lubang tambang, serta masih terdapat 6,3 juta ha izin tambang yang terindikasi berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.” katanya dalam konfrensi pers hari 21 Oktober 2016, di Jakarta.

“Kedua, aspek pemberantasan korupsi. Pemerintah terus melanjutkan upaya reformasi melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana pada 15 Februari 2016 di deklarasikan Gerakan Nasional Mewujudukan Kedaulatan Energi (Korsup Energi) di sektor Migas, Minerba (KK & PKP2B) , Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) melanjutkan sektor minerba, kehutanan, perkebunan dan kelautan yang telah berjalan sebelumnya; Pembubaran anak perusahaan Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan mengalihkan fungsi-nya ke Integrated Supply Chain (ISC) sebagai salah satu tindak lanjut rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas; dan Penerbitan Instruksi Presiden No 10 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inpres Aksi PPK) yang mencakup berbagai Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016 – 2017 diantaranya penyediaan interfacing database pengelolaan SDA dan Energi serta tranpsaransi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperolah dari industri ekstraktif. Hanya saja, upaya tersebut tidak diikuti dengan upaya penegakan pidana korupsi pertambangan yang progresif serta masih maraknya conflict of interest antara pejabat – politisi – pelaku usaha tambang.”

“Ketiga, kinerja produksi dan penerimaan negara terus mengalami penurunan yang ditandai dengan tidak tercapainya target produksi migas dan non migas; termasuk tidak tercapainya penerimaan negara baik pajak maupun non pajak; serta masih terdapat piutang PNBP sektor tambang sekitar 23 Trilyun yang belum tercapai. Meskipun terdapat upaya yang dilakukanpemerintah seperti insentif fiskal untuk genjot produksi; pengembangan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR); mendorong tranpsaransi penerimaan melalui inisiatif Extractive Industries Transparency Initiative; dan Pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 2 dan SIMPONI.”

“Keempat, dalam aspek energi, pemerintah telah menetapkan tata niaga gas; rasionalisasi susidi energi; mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pembangunan kilang dan infrastruktur listrik; mengurangi disparitas harga BBM antar wilayah; serta peningkatan rasio elektrifikasi nasional sebesar 1.2% (Juni, 2016). Meskipun, tidak dipungkiri juga adanya fakta perkembangan pembangunan kilang migas masih sangat minim; pelaksanaan RUPTL yang terlambat; dan tingginya harga gas domestik di tangan konsumen.”

“Kelima, upaya pemerintah untuk mendorong indutri hilir di sektor minerba yang ditandai dengan pembangunan smelter di berbagai wilayah, ternyata dibayangi oleh “ketidak konsistenan” pemerintah sendiri dengan mengeluarkan wacana relaksasi ekspor ore dan konsentrat. Sebelumnya, ketidak konsistenan tersebut sangat kentara dengan diterbitkannya Permen ESDM No 5/2016 yang melonggarkan syarat untuk mengajukan eskpor konsentrat.”

“Keenam, renegoisasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang masih jalan di tempat dimana hanya 29,3% perusahaan PKP2B dan 26,47% perusahaan KK yang telah menandatangani amandemen Kontrak Karya sesuai amanat UU Minerba.”

“Ketujuh, baru-baru ini peringkat daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2016/2017 merosot dari peringkat ke-37 tahun menjadi peringkat ke-41 dari 138 negara, yang dipengaruhi oleh faktor korupsi dan pungli. Tidak heran apabila kinerja investasi di sektor energi dan SDA terus menurun. Sepertinya upaya pemerintah untuk memangkas setidaknya 60% jenis izin di sektor energi dan sumberdaya mineral; serta pemberian insentif sektor migas melalui revisi PP 79/2010 belum cukup untuk mengembangkan industri ini.”

“Kedelapan, pemerintah tidak menunjukkan upaya yang progresif dalam mengatasi konflik dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini jelas terlihat dari lambannya pemerintah dalam menangani kasus kurban lubang tambang serta maraknya konflik tumpang tindih lahan masyarakat yang belum terselesaikan. Bahkan hak masyarakat juga tidak terakomodasi dalam kebijakan perizinan tambang dan migas.”

“Kesembilan, upaya penguatan kelembagaan ditunjukkan pemerintah melalui pembentukan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Percepatan Infrastruktur Migas. Akan tetapi, pemerintah tak kunjung memberikan kepastian akan status kelembagaan hulu migas. Juga proses transisi P3D sebagai bentu implementasi UU Pemda yang tidak berjalan mulus, utamanya terkait fungsi pengawasan pertambangan yang seyogyanya memiliki peran krusial dalam tata kelola pertambangan,” ungkap Maryati.

Dari semua aspek itu, ia merekomendasikan agar Pemerintah menguatkan sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku illegal mining dan illegal export; menegakkan hukum pidana korupsi sektor ESDM; mengefektifkan reformasi hukum dan regulasi; Meningkatkan pengawasan kepatuhan usaha; Pengembangan R&D untuk strategi pencadangan; mempercepat penyelesaian revisi UU Migas; Mempercepat penetapan RUEN untuk memenuhi ketahanan energi serta efisiensi dan pemerataan akses; Konsiten menjalankan kebijakan hilirisasi; Meningkatkan ruang partisipasi publik dan pengakuan hak masyarakat dalam pengelolaan ESDM; Memperkuat kelembagaan tanpa campur tangan politik dan mafia; mempercepat penyelesaian renegosiasi KK dan PKP2B; serta Perlu adanya studi kelayakan yang komprehensif terkait merger BUMN sektor energi.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category