Maritime

Indonesia Hadiri Sidang IMO London

img title

​London, petroenergy.id -- Pemerintah Indonesia mengirimkan perwakilannya menghadiri sidang International Maritime Organization  Technical Cooperation Committee (IMO TC) ke-67. Sidang IMO  diselenggarakan di markas besar IMO di London dari  17 - 19 Juli 2017.

Dalam sidang tersebut, delegasi  Indonesia diwakili Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim (Kemenko Maritim) TB Haeru, Atase Perhubungan KBRI London Simson Sinaga, Kepala Sub Direktorat Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Bharto.

Juga hadir Kepala Bagian Ketatausahaan dan Pelaporan Deputi IV Kemenko Maritim Reimond dan Kepala Sub Bagian Kerjasasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional Sesditjen Perhubungan Laut  Kementerian Perhubungan Barkah Bayu Miharja.

Sidang yang membahas program  kerjasama teknis IMO dan negara anggotanya tersebut, dibuka Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Kitack Lim. Dia mengatakan bahwa program Kerjasama Teknis Maritim IMO ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM maritim dunia.

"Mulai tahun 2017 ini program kerjasama ini perlu diselaraskan dengan IMO Strategic Direction 2016-2023 serta wajib untuk mengikuti program PBB Sustainable Development Goals (SDGs)," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Lim juga menyampaikan kepada dunia pentingnya pelayaran sebagai salah satu sarana untuk mendukung peningkatan perdagangan dan perekonomian dunia dengan tujuan utama  pembangunan maritim dunia yang berkelanjutan (sustainable development).

Kitack Lim juga mengemukakan mengenai rencana peringatan Hari Maritim Dunia atau World Maritime Day Tahun 2017. Peringatan Hari Maritim Dunia atau World Maritime Day tahun 2017 ini akan digelar di Hongaria pada  24 September 2017 dengan tema  'Menghubungkan/konektivitas antara kapal, pelabuhan dan manusia'.

Peningkatan kapasitas SDM

Pada  hari ke-2 Sidang TC ke-67 telah ditetapkan program-program kerjasama teknis IMO dalam periode dua tahunan (2018-2019) berupa program  peningkatan kapasitas SDM maritim meliputi pelatihan, workshop/lokakarya maupun pendidikan tinggi di tingkat pascasarjana hingga doktoral.

Atase Perhubungan KBRI London Simson Sinaga menyatakan bahwa Indonesia mendukung dilaksanakannya program-program kerjasama tersebut. Program ini perlu  diikuti SDM maritim di Indonesia.

“Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program kerjasama teknis tersebut sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara anggota IMO. Terlebih lagi dengan adanya Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 yang pemilihannya akan dilaksanakan di bulan November 2017 ini di London.” jelas Simson.

Dalam sidang tersebut,  Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO-Norad atas bantuan Project untuk ratifikasi Konvensi Air Ballast  dan pembentukan PSSA di wilayah Indonesia.

Proposal Indonesia

Pada kesempatan tersebut juga telah diputuskan dan disepakati oleh negara-negara anggota IMO mengenai prinsip-prinsip panduan dari program Integrated Technical Cooperation Program (ITCP) IMO. Termasuk juga pengaturan mekanisme dan pendanaan program kerjasama teknis maritim berkelanjutan yang akan dijadikan suatu resolusi IMO. Resolusi ini akan ditetapkan di Sidang Majelis IMO akhir tahun ini.

Pada sidang itu Indonesia menyampaikan beberapa proposal kegiatan tentang bantuan program kerjasama teknis IMO dari sisi penilaian terhadap implementasi Instrumen Hukum IMO di bawah IMO Instruments Implementation Code (III Code), bantuan teknis untuk proses legislasi instrument hukum IMO serta implementasinya seperti International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (Konvensi OPRC), Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (Konvensi FAL), Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Konvensi MARPOL), dan beberapa lainnya.

Menurut Capt Bharto, hal-hal tersebut menjadi sangat penting karena Indonesia perlu mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk diaudit IMO terkait penerapan konvensi / instrumen hukum di bawah skema IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yaitu kewajiban negara anggota IMO untuk mengikuti audit mandatori IMO.

Pada kesempatan terpisah di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan pentingnya Indonesia umengikuti dan melaksanakan program-program kerjasama teknis IMO tersebut. “Hal tersebut sekaligus menunjukkan keaktifan dan peran Indonesia yang besar dan strategis di IMO,” ujar Dirjen Tonny.

Tonny menambahkan, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan matang menghadapi audit IMSAS IMO yang akan dilaksanakan mendatang. “Indonesia harus siap menghadapi audit tersebut karena  Instrumen Hukum IMO di Indonesia adalah sangat penting dan harus dilaksanakan dengan efektif,” ujar Dirjen Hubla. (san)

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category