Oil & Gas

Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Model Gross Split

img title

Jakarta, petroenergy-- Dalam pola pengaturan migas, ada beberapa perbedaan mendasar antara rezim izin dan rezim kontrak.Rezim izin disukai Perusahaan karena Pemerintah tidak terlibat urusan manajemen operasional, sedangkan pada rezim kontrak, Pemerintah ikut terlibat. Namun rezim izin dinilai juga memiliki disadvantage bagi Perusahaan karena relatif kurang stabil dibanding rezim kontrak, karena izin sewaktu waktu pada dasarnya dapat dicabut pada kondisi tertentu, disamping itu besaran pajak dapat diubah ubah oleh Pemerintah tergantung situasinya, misalnya kenaikan harga minyak. Sedangkan rezim kontrak relatif stabil, karena Pemerintah sebagai pihak yang berkontrak berkomitmen untuk mempertahankan ketentuan dan persyaratan dalam kontrak selama periode kontrak tersebut.

Pada rezim izin, peran pemerintah relatif pasif, tidak terlibat dalam mengawasi pengeluaran perusahaan.Dengan demikian, perlakuan terhadap Perusahaan migas persis seperti perusahaan umum lainnya, yang dapat langsung membebankan biaya (cost deductions) dari revenue bagian mereka. Sedangkan pada rezim kontrak, seperti PSC (Production Sharing Contract) yang umum digunakan di mancanegara, Pemerintah ikut mengawasi pengeluaran kontraktor, pengeluaran biaya tidak otomotis dapat dibebankan sebagai biaya, namun harus melalui persetujuan Pemerintah yang dikenal dengan mekanisme cost recovery.

Intinya dengan sistem PSC maka Pemerintah ikut berperan mengawasi cost recovery tersebut, Pemerintah tidak melihat investasi itu semata mata cost, tetapi investasi yang ikut mendorong berkembangnya industri pendukung di tanah air. Dengan model gross split, maka peran mengawasi tersebut menjadi sangat berkurang.

Sedangkan model gross split dimana akan diterapkan oleh Pemerintah diawal tahun 2017 nanti, di satu sisi menginginkan manajemen operasional persis seperti rezim izin (tidak ada mekanismen cost recovery), namun tetap ingin di kategorikan sebagai rezim kontrak, dimana dari sisi stabilitas kontrak relatif lebih baik bagi Kontraktor dibanding rezim izin. Dengan tidak adanya mekanisme cost recovery, maka otomatis peralatan menjadi milik Kontraktor, namun pada sisi lain, pihak pengusung model gross split, mengusulkan agar peralatan menjadi milik Negara, sesuatu yang tidak lazim.

Model gross split ini perlu dikaji lebih jauh apakah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku untuk industri hulu migas saat ini, supaya tidak timbul kesan bahwa ini tidak lain dari “rezim izin yang dipaksakan menjadi rezim kontrak”, mengambil yang menguntungkan dari kedua rezim, tetapi menolak hal yang dianggap kurang baik bagi perusahaan/Kontraktor, dalam hal ini mekanisme pengawasan biaya oleh Pemerintah. Meskipun model gross split, kelihatan simpel, namun menyiapkan aturan pelaksanaannya tidaklah demikian.

Implementasi model gross split tidak semudah yang dibayangkan orang, sangat sulit menentukan berapa besarnya gross split antara Pemerintah dan Kontraktor yang dianggap pas pada awal kontrak mengingattingginya faktor ketidakpastian (uncertainty) di industri migas. Selain itu, Model gross split tidak dikenal di dunia kontrak migas, Negara yang pernah menggunakan adalah Peru, namun sejak tahun 70-an model ini telah ditinggalkan dan diganti oleh model royalty tax.

Konstruksi sistem gross split sebenarnya persis sama dengan konstruksi sistem royalty tax, dimana gross split bagian Pemerintah identik dengan royalty, kedua sistem tersebut dikenakan tax, setelah dikurangi biaya. Perbedaan utamanya adalah bahwa system royalty tax merupakan rezim izin (konsesi) sedangkan sistem gross split, pihak yang mengusulkan tetap berkeinginan berbentuk rezim kontrak. Hal ini disebabkan UU Migas (2001) hanya mengatur rezim kontrak, sehingga mengusulkan rezim izin (konsesi) berpotensi melanggar UU tersebut.

Pendapat bahwa dengan gross split ini keuntungan negara menjadi lebih besar karena dengan sistem ini, Pemerintah tidak lagi harus dengan cara mengganti biaya operasi migas atau yang selama ini dikenal sebagai cost recovery dinilai merupakan misleading dan perlu diluruskan. Sebab untuk membandingkan apakah gross split lebih bagus dari sistem PSC sekarang, pertama kita harus tahu dulu berapa pembagian gross split nya (antara Pemerintah dan Kontraktor). Masalahnya selama ini , angka gross split itu tidak muncul, lalu kalau angkanya tidak ada bagaimana kita bisa membandingkan atau mengatakan keuntungan Negara lebih besar?

Model seperti ini dianggap regresif, makin besar tingkat keuntungan, maka persentasi bagian pemerintah malah menurun, sebaliknya ketika tingkat keuntungan turun misalnya karena harga minyak jatuh, secara teori pemerintah akan aman, karena gross split bagiannya tidak terganggu, tapi hal ini hanya diatas kertas, karena kontraktor tidak akan mengeksekusi proyek yang kurang ekonomis, kontraktor hanya akan berjalan kalau gross split bagian mereka dinaikkan terlebih dahulu yang tentunya harus mengubah kontrak.(adi-diolah dari berbagai sumber)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category