Investment

Gaduh Antara ESDM-PLN Ganggu Iklim Investasi?

img title

Jakarta, PetroEnergy.id— Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) berharap pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mengakhiri kegaduhan di ranah publik. Produsen berharap keduanya duduk semeja, menyatukan persepsi dan paradigma tentang proyek 35.000 Megawatt. “Kita berharap baik pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Direksi PLN untuk menahan diri dan tidak saling serang di ranah publik. Sebaiknya, kedua pihak yang masih satu entitas segera duduk bersama, satukan persepsi, dan paradigma tentang program fast track ini,” ujar Sekretaris Jenderal APLSI Priamanaya Djan di Jakarta Senin, 25 Juli 2016 dalam keterangan pers yang diterima.

Pria mengatakan, baik Kementerian ESDM maupun PLN sejatinya merupakan satu entitas yang secara struktural segaris dalam ketatanegaraan. Sebab itu, keduanya harus solid dan harmonis dalam menjalankan program 35.000 MW yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi, setelah dikaji oleh Presiden, perkembangan dari 35.000 MW ini tidak memuaskan beberapa waktu lalu. “Jadi, kementerian sebagai regulator dan PLN sebagai pelaksana harus kompak dan harmoni. Persepsi tentang proyek ini ke depan ini harus diselaraskan keduannya. Jangan ada multitafsir diantara keduanya, sehingga pendekatan-pendekatan dalam mengeksekusi program tersebut tidak menimbulkan kekisruhan atau kegaduhan lagi,” ujar Pria.

Sejalan dengan Pria, Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang berharap agar kedua pihak menciptakan ketenangan dalam mengejar terlaksananya program ini.”Banyak kendala dan persoalan dalam pengerjaan proyek ini. Tapi semua stakeholders harus tenang. Kedua pihak harus meningkatkan komunikasi yang baik secara internal agar tidak menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di kalangan produsen dan pasar,” ujar Arthur.

Arthur mengatakan, regulator harus menjaga iklim investasi yang baik, sebab di belakang produsen banyak rantai industri lainnya yang terlibat baik itu lembaga keuangan, pelaksana konstruksi, lembaga keuangan, konsultan dan sebagainya. “Ini kan rantai pasar yang besar dan luas serta melibatkan investasi yang besar dan jangka panjang. Jangan sampai menimbulkan banyak ketidakpastian,” ujar dia. Arthur menambahkan, kedua lembaga sebaiknya melakukan konsolidasi, menyatuhkan arah kebijakan yang akan diambil serta memperkuat keseriusan pemerintah dalam program ini.

“Ketenangan dan keseriusan ini jika digabung dengan perhitungan yang rasional akan menjadi kekuatan dan peluang investasi yang menarik, sehingga profil produsen menjadi semakin feasibledan seksi dalam menawarkan pembiayaan kepada lembaga keuangan,” ujar dia. Pihaknya mengingatkan, perkembangan proyek 35.000 MW berjalan lamban selama semester I-2016. Bahkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi program tersebut sebab dinilai eksekusinya tidak menunjukan kemajuan. Presiden kemudian meminta agar lembaga terkait mengevaluasi mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya di PLN. Arthur mengatakan, sebagai BUMN, PLN memang berada dalam dua fungsi bersamaan. Pertama sebagai agent of development, BUMN juga menjalankan fungsi layanan publik (public service obligation). “Pada bagian ini PLN tidak hanya mencari untung,” ujar dia.

Namun, disisi lain, PLN sebagai korporasi (keberlanjutan) yang juga memikirkan profit dan keberlanjutan usaha ke depan. “Tinggal cari titik temunya dimana,” ujar Arthur.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category