Business

Evaluasi Penentuan Insentif Eksplorasi Akan Dikembalikan Ke Kementerian ESDM Dari Kemenkeu

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Seiring dengan revisi PP (Peraturan Pemerintah) No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka rencananya evaluasi penentuan insentif untuk eksplorasi akan dikembalikan wewenangnya kepada Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dari yang selama ini di Kemenkeu (Kementrian Keuangan).  "Kementerian ESDM kan lebih tahu soal teknisnya soal eksplorasi. Mana yang sulit dan tidak sulit." kata Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/8/2016). Jadi, tambahnya, sebaiknya Kementerian ESDM yang harus mengevalusi eksplorasi ini.

Menanggapi hal ini, Koordinator PWYP (Publish What You Pay) Maryati Abdullah menyatakan wewenang itu nanti sebaiknya jangan diserahkan sepenuhnya oleh Kementerian ESDM. "Bisa dibuat saja semacam task force atau Pokja lintas lembaga." katanya ketika dihubungi PetroEnergy 29 Agustus 2016. Pokja itu terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Keuangan, dan intansi terkait lainnya. "Termasuk mungkin Kemenko bisa disertakan karena bagian dari monitoring kebijakan paket ekonomi," tuturnya.

Maryati mengakui Kementerian ESDM memang memiliki kapasitas teknis dan mengetahui konteks insentif yang akan diberikan. Namun Kemenkeu posisinya tetap diperlukan untuk melihat dari sisi fiskalnya. Selain itu diperlukan untuk efektifitas kebijakannya untuk peningkatan investasi, pengembangan industri dan aspek makro lainya. "Intinya tetap harus ada penyeimbang," tandas Maryati.

Sementara disisi lain revisi PP ini masih belum rampung pendiskusiannya. Masih ada beberapa hal struktural yang musti kita benahi. "Belum lah kalau selesai. Dulu kan PP ini dibuat pada saat ladang minyak yang ada itu dikategorikan gampang, setengah gampang, dan sulit saat melakukan eksplorasi hingga pengeboran." ujar Luhut.

Dulu saat itu ladang minyak masih berlokasi di kategori onshore yang mudah ditemukan. Sekarang yang tersisa kebanyakan pada wilayah-wilayah offshore yang sangat sulit. Dari tingkat kesulitan ini menyebabkan project IRR-nya rendah sehingga tidak ada investor masuk.
"Solusinya Kementerian ESDM coba membuat formula baru yang untuk mengakomodir proyek-proyek untuk bisa IRR di atas 15 %,". tukas Luhut. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category