Energy

Elektrifikasi Pedesaan Untuk Memberantas Kemiskinan dan Memperkuat Ekonomi Lokal

img title

Jakarta, petroenergy.id – Penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah diakibatkan oleh minimnya infrastruktur dasar antara lain belum terciptanya pemerataan akses untuk mendapatkan listrik. Pada saat ini  terdapat 12.000 desa miskin yang belum terjangkau layanan listrik.

Demikian pernyataan yang disimpulkan petroenergy.id dari narasumber yang berbicara pada Lokakarya Menghadirkan Listrik untuk Rakyat “Elektrifikasi Pedesaan Untuk Memberantas Kemiskinan dan Memperkuat Ekonomi Lokal” yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/11).

Tampil sebagai narasumber pada lokakarya yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, itu diantaranya adalah Kepala Unit Komunikasi Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel dan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Maritje Hutapea.

Rida Mulyana dalam sambutannya mengatakan, listrik merupakan alat pengentasan kemiskinan dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjalankan program dalam rangka menciptakan pemerataan pelayaan listrik hingga menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

“Upaya untuk melistriki desa tertinggal ini merupakan program pemerintah dalam Program Indonesia Terang. Namun, saya akui sangat susah untuk dilaksanakan, memang. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua,” kata Rida Mulyana sambil menambahkan, “Saya harapkan lokakarya ini dapat memberikan solusi dalam mengatasi listrik di pedesaan.”

Ruddy Gobel dalam prsentasinya menyatakan, setidaknya ada empat faktor pendorong utama ketimpangan, diantaranya faktor ketimpangan sejak awal kehidupan karena tidak mendapat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan; infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan listrik.

Menurut Ruddy Gobel, ketimpangan yang dipicu oleh sulitnya mendapatkan akses listrik, membuat banyak penduduk perdesaan berada di bawah garis kemiskinan. “Menurut data yang kami miliki ada beberapa kabupaten termiskin. Pertama, Kabupaten Lingga, ini kabupaten termiskin di Kepulauan Riau. Di sini diketahui ada 3.377 Rumah Tangga yang tidak memiliki akses listrik,” katanya.

Sementara, Maitje Hutapea menjelaskan, lambatnya pemerataan listrik antara lain disebabkan oleh faktor geografis, dimana Indonesia merupakan Negara kepulaun yang sulit dijangkau oleh listrik PLN. Namun, upaya yang dijalankan saat ini adalah bagaimana memberdayakan Pemerintah Daerah (Pemda), agar pelayanan listrik pedesaan tercapai sesuai dengan harapan.

“Sekarang, pemerataan listrik itu bukan berbasis proyek, akan tetapi berbasis program. Polanya pun berubah dari top down menjadi bottom-up. Kalau memang di sutau daerah itu belum ada PLN, Pemda dapat mengusulkan kepada kami berupa permintaan pembangunan listrik, dan dengan catatan bahwa Pemda harus menyediakan lahan yang cukup, karena Pusat tidak menganggarkan untuk lahan,” kata Maritje Hutapea. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category