Other

Diskusi Terbuka Hanura, Revisi UU Migas Rampung Tahun 2016

img title

Jakarta, petroenergy.id -  Pemerintah dan DPR sepakat revisi UU No 22 tahun 2001 tentang Migas dapat rampung pada tahun ini. Terkait revisi ini dari sisi Pemerintah bahwa telah draft revisi antara lain mengatur secara lebih mendalam tentang kegiatan usaha hilir migas.

Dalam diskusi Terbuka RUU Migas Fraksi Hanura di Gedung DPR RI, Jumat (2/9), Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto, menjelaskan bahwa dalam UU Migas, hal-hal terkait hilir migas tidak banyak diatur. Padahal ke depan,  katanya, ketergantungan pada kegiatan hilir migas sangat besar.

“Oleh karenanya, kami sepakat hilir akan banyak diatur,” kata Susyanto singkat.

Terkait pengembangan gas bumi, kata Susyanto, perlu mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi dan adanya badan yang bertindak sebagai Agregator atau badan penyangga gas nasional.

Susyanto, menyatakan, dengan masih minimnya infrastruktur gas membuat harga gas menjadi tinggi. Contohnya, harga gas  di Sumatera Utara sangat tinggi akibat minimnya infrastruktur. Hal ini membuat industri di daerah tersebut tidak dapat bersaing dengan industri di Pulau Jawa. Blending harga diperlukan supaya harga gas hampir sama di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Susyanto juga menjelaskan mengenai rencana pembangunan cadangan strategis BBM (SPR) yang saat ini belum dimiliki Indonesia. Padahal di negara-negara lain seperti India, memiliki cadangan 14 hari, Vietnam 47 hari dan Jepang yang memiliki cadangan crude selama 83 hari dan  BBM selama 65 hari.

Diskusi terbuka ini dihadiri oleh Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi VII dari Hanura H. Inas Nasrullah Zubir. Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi. Kepala BPH Migas Andi Sommeng, Firly Ganundito dari KADIN, Wargono Sunarto dari Asosiasi Pemboran Migas.

Inas Nasrullah memberikan masukan agar pengelolaan migas di mada depan  harus lebih mengedepankan peran negara, dari awal sampai akhir kontrak.  Selain itu, klausul ketentuan milik negara sampai titik serah, harus di-review lagi. Di sisi hilir,  pipa gas harus dikuasai negara, sehingga harga lebih bisa dikendalikan. Swasta dapat ikut berbisnis, tetapi harus ada pengawas yang  akan mengontrol persaingan usahanya.

Firly Ganundito mengusulkan dibentuknya  Badan Usaha Khusus Milik Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan akan berkontrak dengan KKKS serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Firly juga mengusulkan agar cost recovery tidak dimasukkan dalam APBN dan perlunya insentif untuk kegiatan hulu dan hilir migas. (mulkani)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category