Oil & Gas

Delapan Blok Migas ext KKKS Diserahkan Pemerintah pada Pertamina

img title

Jakarta, petroenergy.id – Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2017,  pengelolaan blok-blok  minyak dan gas bumi (migas) yang akan berakhir kontraknya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero).

Pada saat ini ada delapan blok migas yang akan berakhir kontraknya dan segera diserhakan pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero).

Direktur Hulu PT Pertamina  (Persero), Syamsu Alam,  mengatakan, pihaknya siap menjalankan amanat Permen ESDM No 26/2017 tersebut. Apalagi, fokus pemerintah adalah menjaga kelanjutan investasi agar produksi di suatu blok migas tidak terganggu pada saat kontraknya akan berakhir dan berpindah tangan.

“Mekanismenya tentu tetap akan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari blok migas tersebut,” kata Syamsu Alam di Jakarta Senin kemarin.

Menurut Syamsu, perhitungan keekonomian ini penting karena blok-blok yang akan dikelola Pertamina tergolong sudah tua.  “Perhitngan keekonomian ini harus diperhitungkan mengingat blok-blok migas ini blok tua,” katanya.

Dijelaskan,  delapan blok migas yang sudah diserahkan pemerintah kepada Pertamina adalah Blok Sanga-sanga, East Kalimantan, North Sumatera Offshore (NSO), Tengah, Tuban, Ogan Komering, South East Sumatera (SES), dan Blok Attaka. 

Sementara i,  di temapat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian  Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan peraturan ini membantu tercapainya kesepakatan antara operator lama dan baru untuk berinvestasi di blok yang akan berakhir kontraknya. “Permen ESDM No 26/2017 ini adalah payung hukumnya,” katanya dikutip  Katadata, Senin (17/4).

Marjolijn  menambahkan, agar operator lama mau mengeluarkan dana pada masa akhir kontrak, investasi itu harus memberikan pengembalian yang baik. Di sisi lain, kontraktor baru mau berinvestasi kalau ada untungnya, termasuk dari produksi yang diinvestasikan kontraktor.  

Selain itu, investasi tergantung dari kondisi lapangan. Untuk daerah yang masih bagus, katanya,  potensinya maka kemungkinan bisa menarik tapi kalau sudah kecil memang sudah nggak menarik. “Tapi intinya investor baru mau berinvestasi kalau cukup menarik dan ada kesepakatan dengan kontraktor baru,” ujar dia.

Di sisi lain, investor juga menyoroti Pasal 12 dalam peraturan baru Menteri ESDM itu. Pasal itu menyebutkan Menteri ESDM dapat menetapkan kebijakan atas suatu nilai pengembalian biaya investasi dengan mempertimbangkan keekonomian setelah mendapatkan rekomendasi SKK Migas. “Apa yang dimaksudkan dengan kebijakan pemerintah tersebut,” ujar dia.

Mengomentari ahal tersbut diatas, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, mengatakan,  mengacu pasal tersebut ada beberapa kriteria yang dipakai Menteri untuk menentukan besaran biaya investasi yang harus dikembalikan. “Salah satunya Enhanced Oil Recovery,” kata Arcandra Tahar. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category