Oil & Gas

BUMD Pengelola PI WK Migas Harus Transparan

img title

 

Jakarta, petroenergy.id -- Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating Interest) 10% untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pada Wilayah Kerja Migas. Namun dengan catatan harus BUMD tersebut harus transparan dan akuntable agar tak ada Perusahaan fiktif yang merugikan rakyat daerah.

Ia menilai peraturan tersebut berupaya mengurangi celah rent seeking dalam pengelolaan penyertaan saham daerah dalam industri hulu Migas, dengan mengutamakan BUMD yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

PI adalah hak daerah untuk berpartisipasi sekaligus berperan aktif dalam pengelolaan migas untuk kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. PI tidak boleh dimaknai sebagai pembagian saham untuk daerah tanpa syarat, tanpa kewajiban dan hanya berorientasi pembagian keuntungan semata. “Mengelola PI artinya daerah harus membayar kewajiban keikutsertaan modal dengan besaran maksimal 10%; terikat dengan poin-poin kontrak kerjasama yang juga bersedia menanggung risiko apabila merugi,” jelas Maryati.

Tujuan pemberian PI melalui BUMD, lanjut Maryati, agar daerah dapat benar-benar berpartisipasi dalam pengelolaan hulu migas, termasuk untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola, alih teknologi, serta melakukan pengawasan langsung kinerja industri migas di daerah-mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Tentu saja, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan kapasitas SDM maupun manajemen BUMD yang benar-benar kuat dalam memahami bisnis proses di sektor hulu migas.

Rizky Ananda, peneliti PWYP Indonesia menyatakan masalah yang kerap terjadi adalah pemerintah daerah tidak memiliki modal yang cukup untuk mengambil keseluruhan porsi saham PI (10%) yang dialokasikan untuk daerah, sehingga ujung-ujungnya dikelola oleh pihak ketiga–dengan skema yang terkadang memberatkan atau kurang menguntungkan daerah. Karenanya, penting bagi daerah untuk diberikan fleksibilitas dalam mengambil bagian PI sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Skema dalam Permen soal PI ini sejalan dengan usulan koalisi PWYP Indonesia yang tertuang dalam Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang mengutamakan kepemilikan saham oleh daerah secara langsung,” ungkap Rizky, Kamis (26/1) di Jakarta. Rizky menambahkan, aturan ini juga memungkinkan kontraktor dapat menanggung pembiayaan terlebih dahulu, untuk diperhitungkan kemudian dalam pembagian dividen nantinya. “Paling tidak substansi Permen ESDM 37/2016 dapat mengurangi celah pemburu rente yang justru merugikan daerah,” tegas Rizky.

“Mengingat berakhirnya blok-blok migas yang semakin dekat, sejauh mana daerah penghasil migas menyiapkan BUMD yang akan mengelola PI? Sudahkah dipersiapkan kelembagaannya, SDM-nya, regulasi daerahnya, mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya, pengawasannya? Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus benar-benar memperkuat koordinasi agar pengelolaan PI ini berjalan sesuai dengan track-nya" imbuh Rizky.

Senada dengan Maryati, Carolus Tuah, Direktur Pokja-30 Kalimantan Timur mengingatkan bahwa BUMD pengelola PI harus menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PI. BUMD harus membuka rencana kelola PI, rencana usaha serta mempublikasikan laporan tahunan yang telah audit. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan PI. Karena memang tujuan besar pengelolaan PI oleh daerah adalah untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat daerah.

"Tantangan selanjutnya adalah membuktikan bahwa BUMD adalah instrumen daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan penerimaan daerah. Selama ini, BUMD identik dengan kinerja yang buruk, tidak transparan dan akuntabel, rawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta hanya menjadi “sapi perah” pejabat dan politisi korup. Jangan sampai PI terus mengulang fenomena bagi daerah kaya migas, dari berkah menjadi kutukan,” pungkas Carolus Tuah. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category