Energy

Berharap Terang Dari Pembangkit Mangkrak

img title

Jakarta, petroenergy.id - Saat ini ada lebih dari 2.500 daerah atau 2.519 desa belum teraliri listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bergegas bergerak dengan menyiapkan roadmap proyek pembangunan pembangkit listrik di sekian banyak daerah tersebut. Gerakan itu tengah dilakukan saat ini.

Miris bila melihat kondisi elektrifikasi nasional di 71 tahun usia negara ini. Namun itulah kenyataan yang harus dikemukakan Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, beberapa waktu lalu, bahwa ribuan desa belum terlistriki.

Menyikapi kondisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun banyak pembangkit listrik dalam waktu dekat.  Namun bukan lagi berkapasitas 35.000 MW seperti  digadang-gadang pemerintah. Hingga 2019, pemerintah hanya mematok angka  19 Gigawatt (GW) atau 19.000 MW saja. Inilah angka realistis yang diamini pemerintah belakangan ini.

"Bahwa 35 GW disusun dan dianggap sebagai kebutuhan pada pertumbuhan ekonomi 7 persen ke atas. Sekarang pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8 persen sampai 5,1 persen,   maka kebutuhannya tidak seperti itu (35 GW)," tutur Rida Mulyana  memberikan alasan melorotnya capaian kapasitas elektrifikasi fast track program 35 GW. Bahkan pemerintah optimis, dengan hanya 19 GW  pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekalipun di atas 5%, mampu didukung.  Pendek kata, kebutuhan listrik akan tercukupi.

Sayangnya, pemerintah masih menghadapi soal. Pertama,  kendala jarak, dan kedua, keamanan. Hanya saja, Kementerian ESDM memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya untuk mengaliri listrik di dua ribuan desa dalam waktu singkat.

34 pembangkit mangkrak

Pokok soal dari masih gelapnya banyak desa di Indonesia adalah  bagian dari  dampak mangkraknya 34 pembangkit yang sedianya dibangun tapi kemudian “dibiarkan” tanpa kejelasan.

Mengetahui kondisi ini, Presiden Joko Widodo pun bereaksi keras. Betapa tidak,  ada pembangkit yang sudah mangkrak sejak 2007 alias 9 tahun lalu. Kesemua  proyek mangkrak ini berada direntang waktu 2007 – 2011, bagian dari fast track program 35 GW.

Total kapasitas 34 pembangkit mangkrak itu mencapai 627,8 MW. Bandingkan dengan total kapasitas listrik terpasang yang di akhir  2014 sudah mencapai 53.352 MW. Rinciannya, sesuai data Kementerian ESDM, listrik yang dihasilkan pembangkit PLN sebesar 37.243 MW, pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) 10.798 MW, Private Productions Utility (PPU) 2.635 MW, dan Izin Operasi non BBM 2.677 MW.

Mangkraknya 34 pembangkit listrik memang bukan sebuah angka  yang terbilang besar dibandingkan elektrifikasi yang sudah dibangkitkan pemerintah RI yang mencapai sekitar 85,9 persen  saat ini. Namun, walau relatif kecil, dipastikan 627,8 MW itu sesungguhnya bisa menerangi sekian juta penduduk Indonesia yang bermukim di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Presiden Joko Widodo merasakan keadaan itu dan memerintahkan kepada PLN untuk kembali menghidupkan proyek-proyek terbengkalai tersebut. Setelah dihitung dan dicermati kembali dengan teliti,  PLN menetapkan tidak seluruh proyek  pembangkit bisa dihidupkan kembali.  

Pastinya, ada 11 proyek diterminasi alias dibatalkan, namun  17 proyek melenggang untuk diteruskan oleh PLN, dan enam proyek sudah dipastikan diputus kontraknya lalu diambil alih PLN.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka memberikan contoh, PLTU Bengkalis 2x10 MW yang prosesnya masih nol, kini telah digantikan dengan PLTMG Bengkalis 20 MW. PLTU ini rencananya masuk ke sistem kelistrikan awal 2018.

Ini juga temuan tim pengkaji. Bukan hanya karena Independent Power Producer (IPP) atau kontraktor yang membangunnya kekurangan modal, tetapi  juga disebabkan sebagian besar proyek-proyek itu berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Namun,  menurut Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Djoko Abumanan, ada juga proyek mangkrak akibat tumpang tindih kepemilikan lahan. Sebut saja, PLTU Tarakan 2x7 MW. Sejak 2011 lalu proyek ini telah diterminasi.  “PLTU Tarakan kita putus karena persoalan tanah. Masalah tanah tidak selesai sampai hari ini, tumpang tindih kepemilikan,” ungkap Djoko.

Satu lagi proyek mangkrak akibat perubahan kebijakan pemerintah soal APBN. Proyek pembangkit itu adalah PLTU Sampit 2x25 MW. “PLTU Sampit adalah eks APBN. Karena kebijakan pemerintah memutus tidak ada anggaran multiyears, maka pelaksananya angkat tangan karena tidak dibayar. Kita lanjutkan sekarang, dilaksanakan oleh PLN. Kami menunjuk anak usaha kami,” ujarnya menambahkan.

Ada juga  proyek yang tak bisa dilaksanakan karena lokasinya tidak cocok. Sesuai keterangan Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto WS, ada kesalahan saat feasibility studies (FS)  pada proyek PLTU Timika 4x7 MW. “Kita FS ulang untuk kita pindah. Pengadaan barang sudah sekitar 20 persen, pemborongnya tetap komit melanjutkan,” kata Haryanto.

Gelapnya sebagian besar wilayah terpencil di negeri ini coba diatasi PLN. Di antaranya dengan membangun pembangkit pengganti dengan jenis berbeda yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Waktu pembangunan pembangkit ini dinilai lebih cepat. Atau diganti dengan Gardu Induk.

Lebih jelasnya, untuk wilayah Kalimantan,  pembangkit terminasi PLTU Buntok 2x7 MW dan  PLTU Tarakan 2x7 MW diganti Gardu Induk. Untuk wilayah Sulawesi,  pembangkit  terminasi PLTU Wangi-Wangi 2x3 MW diganti PLTG 5 MW, PLTU Bau-Bau 2x7 MW diganti PLTGU 30 MW dan PLTU Raha 2x3 MW diganti Gardu Induk Raha.

Incaran investor

Megaproyek pembangkit listrik 35 GW hingga 2019 diperkirakan bakal menelan investasi Rp 1.100 triliun. Namun jumlahnya akan terpangkas manakala pencapaian target benar-benar  berkurang menjadi  19 GW. Yang jelas, proyek ini  menjadi incaran investor dalam maupun luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyuarakan khabar positif itu. Katanya,  Iran sudah menyatakan ketertarikannya. Keduanya sudah membicarakannya pada Sidang Komisi Bersama Ekonomi (SKB) Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan antar kedua negara, beberapa waktu lalu.

Megaproyek ini sekaligus menjadi babak baru bagi hubungan pedagangan Indonesia-Iran yang sempat beku bertahun-tahun akibat sanksi dunia yang diberikan kepada Iran. "Mereka (Iran) mau bangun kilang dan pembangkit listrik. Mereka bilang kalau masih ada dan diberi kesempatan mau investasi di proyek 35 ribu MW," kata Darmin.

Pembangunan pembangkit 35 GW adalah proyek mercusuar dan jenisnya banyak. Ironisnya, menurut Darmin, banyak investor menganggap proyek tersebut sudah habis diminati investor lain. Padahal, hingga saat ini megaproyek yang sempat menjadikan dua menteri (Menko Maritim dan Menteri ESDM) bersilang pendapat  ini masih terbuka bagi investor.

Guna merealisasikan percepatan pembangunan megaproyek 35 GW sehingga  desa-desa terpencil segera menjadi terang benderang,  pemerintah tengah menyiapkan aturan khusus agar swasta bisa memasok listrik. Kebijakan ini dikemukakan Menteri  ESDM, Ignasius Jonan, beberapa waktu lalu. Ini artinya,  pemerintah tak lagi hanya mengandalkan  PLN untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia.

“Presiden menginstruksikan, desa-desa yang belum terlistriki, khususnya di wilayah timur Indonesia yang  ada sekitar 2.500 desa, kalau PLN belum bisa semua, biarkan swasta yang kerjakan,” tutur Jonan. Selain swasta, Jonan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut terlibat memasok listrik.  (sancoyo) 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category