Oil & Gas

Benahi Industri Hulu Migas, Dorong Investor Masuk

img title

Jakarta, petroenergy.id – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional dinilai tak menarik bagi investor karena selain lapangan migasnya sudah tua (mature field), juga tidak didukung oleh kebijakan public yang dijalankan oleh pemrintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Demikian antara lain pendapat yang disimpulkan PetroEnergy dari beberapa narasumber yang menjadi pembicara pada diskusi Nobrol@Tempo dengan tema Masa Depan Hulu Migas: Mencari Win Win Solution Untuk Mendorong Investasi Migas yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Jakarta, Selasa (31/1).

Diskusi publik yang diprakarsai oleh Grup Media  Tempo menghadirkan narasumber diantaranya, Satya W Yudha (Komisi VII DPR), Goro Ekanto (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal), Taslim Z Yunus (Kepala Bagian Humas SKK Migas) dan Suryopratomo (Ketua Forum Pemred).

Satya W. Yudha mengatakan, saat ini rasio sukses industri migas nasional hanya 30 persen, ini menunjukkan rendahnya aktivitas eksplorasi, eksploitasi disebabkan tidak adanya penamanan modal baru karena kalangan investor lebih memilih Negara lain di luar Indonesia yang lebih atraktif.

“Oleh karena itu, ke depan kita mau tidak mau harus merubah pelayanan public untuk menjadi lebih baik,” kata Satya W Yudha.

Satya Yudha, menambahkan, industri migas nasional ibarat gadis sudah tidak cantik lagi alias sudah tua, kondisi ini  makain membuat investor lari dari Indonesia. “Lapangan migas kita sudah maturemature field . Nah, lapangan-lapangan tua ini juga tidak dipoles membuat keadaanya menjadi makin tidak menarik,” ujarnya.

Namun, Satya Yudha sepakat bahwa revisi PP No.79/2010 tentang Cost Recovery, ini akan mampu mendorong meningkatnya aktivitas eksplorasi, di mana melalui PP No 79 Pemerintah, kata dia, akan memberikan insentif berupa pembebasan pajak eksplorasi.

Senada dengan Satya Yudha, Goro Ekanto mengatakan, dengan direvisinya PP No.79/2010, Pemrintah dalam hal ini Kemenkeu  dapat memberikan fasilitas kepada investor berupa pembebasan pajak eksplorasi. “Kami akan memberikan fasilitas memberikan kebebasan pajak eksplorasi,” kata Goro Ekanto.

Sementara, Suryopratomo melihat adanya ketidak-konsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang membuat kalangan investor kurang nayaman menamkan modalnya di industry hulu migas. Hal ini ikut berkontribusi membuat kalangan investor lari dari Indonesia.

“Pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri. Contoh, Blok Masela, yang PoD-nya telah disetujui tahun 2007, akan tetapi ini dibatalakan oleh pemerintah. Akibatnya, pengemabngan Masela semula  akan didibangun di darat dan akhirnya dibangun di laut...ini salah satu bentuk tidak konsistenya Pemerintah,” kata Suryopratomo.

Menanggapi hal tersebut diatas, Taslim Z Yunus, mengatakan, SKK Migas sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, sangat respek terhadap berbagai masukan ini. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi. “Ini tantangan bagi SKK Migas ke depan. Jadi, untuk mencapai target games, benahi industri hulu dan dorong investor masuk, kami akan mengusulkan agar dilakukan konsolidasi,” uajar Taslim Z Yunus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja dalam sambutannya pada  closing ceremony, mengakui,  industri migas nasional tidak aktraktif dibandingkan Negara tetangga. “Industri migas tidak atraktif…kalangan investor lebih memilih Malaysia dan Vietnam ketimbang masuk ke Indonesia,” ujar Wiratmaja Puja. (mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category